Nilai-nilai Kementerian Keuangan dirumuskan oleh para pejabat yang terdiri dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, seluruh pejabat eselon I serta perwakilan pejabat eselon II dari masing-masing unit. Menteri Keuangan pada saat itu Agus D.W. Martowardojo melihat bahwa setiap unit di Kementerian Keuangan mempunyai nilai-nilai yang beragam dan berbeda. Oleh karena itu, orang nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut khawatir jika setiap unit eselon I berjalan sendiri-sendiri akan menimbulkan citra seolah unit-unit itu tidak menyatu. 

Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah berhasil dirumuskan terdiri dari lima poin penting yang selalu menjadi fondasi bagi pegawai Kementerian Keuangan dalam bekerja. Kelima nilai tersebut adalah: 

1. Integritas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesa (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Menurut kamus kompetensi perilaku KPK, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi). 

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari bahasa latin “integrate” yang artinya seperti berikut ini: 

Integritas dalam nilai Kementerian Keuangan dinyatakan dengan Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Perilaku utama integritas dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu: 

a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. 

b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. 

2. Profesionalisme 
Menurut KBBI, profesionalisme artinya mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.  

Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Mengapa PNS Kemenkeu harus memiliki sifat profesionalisme? PNS yang bersikap profesional mampu memahami hubungan dan relasi, tahu tugas dan tanggung jawab, serta bisa fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan. Dengan memiliki sikap yang seperti itu, akan berdampak positif pada institusi tempat orang bekerja dan juga untuk pribadi orang itu sendiri. 

Profesionalisme dalam nilai Kementerian Keuangan dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.  

Perilaku utama profesionalisme, yaitu: 

a. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. 

b. Bekerja dengan hati. 

3. Sinergi 
Menurut KBBI, sinergi artinya kegiatan atau operasi gabungan.  

Sinergi dapat diartikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan dari berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kekuatan. Sinergi adalah suatu bentuk dari proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dengan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan penghematan biaya. Sinergi bertujuan membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas 

Sinergi dalam nilai Kementerian Keuangan dinyatakan dengan membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.  

Perilaku utama dari nilai sinergi, yaitu: 

a. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati. 

b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 

4. Pelayanan 
Menurut KBBI, pelayanan adalah perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

Secara sederhana istilah pelayanan (service) bisa diartikan sebagai melakukan sesuatu bagi orang lain. Pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 

Pelayanan menurut nilai Kementerian Keuangan diartikan sebagai memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.  

Perilaku utama dari nilai pelayanan, yaitu: 

a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. 

b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap. 

5. Kesempurnaan 
Menurut KBBI, kesempurnaan adalah perihal atau keadaan yang sempurna. Sempurna adalah utuh dan lengkap segalanya (tidak bercacat dan bercela); selesai dengan sebaik-baiknya; teratur dengan sangat baiknya; lengkap; komplet; baik sekali; terbaik. 

Kesempurnaan bisa diartikan suatu keadaan atau sesuatu yang bersifat sempurna atau utuh. Semua orang ingin jadi sempurna agar bisa dipandang oleh orang lain atau bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain, demikian juga organisasi. 

Kesempurnaan menurut nilai Kementerian Keuangan diartikan sebagai senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 

Perilaku utama dari nilai kesempurnaan, yaitu: 

a. Melakukan perbaikan terus menerus. 

b. Mengembangkan inovasi baru dan kreativitas. 

Seluruh pegawai Kementerian Keuangan diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pekerjaan. Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan akan mengantarkan para pegawai menjadi pribadi yang bernilai dan akan menghasilkan kinerja yang bernilai. Seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada setiap kesempatan memberikan pidato atau arahan, “Kalian harus punya integritas! Jangan menaruh price tag yang menyebabkan anda bisa dibeli.” 

Dengan adanya internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan ini kepada segenap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan menjadikan Kementerian Keuangan dapat memperoleh berbagai prestasi dan kinerja yang tinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain di Indonesia.  

Tetapi semua capaian baik itu terasa hilang manakala kasus pegawai RAT dan ED diungkap publik melalui media sosial. Berbagai tanggapan miring dan kekecewaan dari netizan terungkap di media sosial sampai Presiden Jokowi menyinggung perihal kekecewaan masyarakat karena kasus oknum pejabat dan keluarga mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang kerap pamer harta di media sosial di dalam Sidang Kabinet Paripurna. 

Jokowi mengingatkan tidak hanya oknum aparat pajak dan Bea Cukai, namun seluruh pejabat dan aparat pemerintah di berbagai bidang tidak boleh pamer harta dan kuasa ke masyarakat. Jika pejabat sering pamer kuasa, harta, dan memberikan pelayanan yang buruk, maka rakyat bisa kecewa. Presiden meminta kementerian dan lembaga mendisiplinkan aparatur di bawahnya. Perintah itu juga disampaikan kepada Polri, Kejaksaan Agung, dan aparatur hukum lainnya. 

"Sekali lagi saya ingin tekankan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampe dipajang-pajang di Instagram, di media sosial," tegas Presiden Jokowi. 

Berkenaan dengan pesan Presiden, penulis ingin menyampaikan masukan agar Nilai-Nilai Kementerian Kuangan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebagaimana nilai kesempurnaan yaitu melakukan perbaikan terus menerus. Semua Nilai-Nilai Kemenkeu ini fokus peningkatan diri, peningkatan hasil, peningkatan pencapaian tujuan, dan semua hal tentang peningkatan. Semua peningkatan itu bisa membuat orang puas diri dan sombong dengan menjadi PNS Kemenkeu (dalam hal ini Ditjen Pajak) sebagaimana komentar yang ada di media sosial.  

Penulis merasa ada nilai yang kurang agar Nilai-Nilai Kemenkeu bisa menjadi lebih sempurna yaitu Sederhana atau Kesederhanaan. Menurut KBBI, Kesederhanaan adalah hal (keadaan, sifat) sederhana. Sederhana adalah bersahaja; tidak berlebih-lebihan; sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya). 

Kemendikbud (dalam Wibowo, 2013: 46) mengungkapkan sederhana adalah bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluk, tidak banyak pernik, lugas, dan apa adanya, hemat sesuai kebutuhan, dan rendah hati. 

Perilaku Sederhana ini bisa meliputi: 

a. Menerapkan gaya hidup yang wajar, tidak berlebihan berdasarkan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan, serta selalu berempati kepada masyarakat; 

b. Tidak menunjukkan, memakai atau memamerkan penggunaan barang-barang mewah dan/atau pemanfaatan jasa/layanan luxury dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial kedinasan maupun di area publik; 

c. Senantiasa menjaga diri dan menempatkan diri pada pola hidup sederhana di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat; 

d. Tidak menunjukkan sikap yang mengarah pada perilaku merendahkan atau meremehkan barang-barang orang lain sebagai upaya pengakuan status sosial ekonomi yang lebih tinggi; 

e. Tidak mengunggah ujaran, foto, dan/atau video pada berbagai media komunikasi, terutama media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonisme, termasuk mempublikasikan (posting) pihak lain yang mengarah pada gaya hidup hedonisme; 

f. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal; 

g. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lainnya dalam penerapan pola hidup sederhana; dan meningkatkan rasa syukur atas segala sesuatu yang dimiliki. 

Semoga nilai kesederhanaan akan bisa melengkapi pencapaian tinggi nilai-nilai kemenkeu yang lain agar tetap seimbang dan tidak menjadi sombong dengan pencapaian hasil yang lebih baik, lebih tinggi dari Kementerian/Lembaga lainnya. Sifat kesederhanaan akan mendorong segenap insan Kementreian Keuangan bersikap tidak berlebih-lebihan,  hemat, dan tetap menjaga sifat rendah hati. 

Hal ini mendukung semangat “Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya” untuk Indonesia lebih baik. 

Penulis: Sugiharto (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palembang)