Mamuju – Kamis (23/12), dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang terwujud dalan efisiensi dan efektifitas, termasuk didalamnya memberikan kemudahan bagi Satuan Kerja (Satker) untuk mengakses layanan yang beririsan antara tugas DJKN dan DJPb, KPKNL Mamuju melakukan kolaborasi dengan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil DJPb Sulbar).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring di KPKNL Mamuju tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Kanwil DJPb Sulbar Moch. Fajar Adcha beserta jajarannya, dan Kepala KPKNL Mamuju Mahdi yang didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Diana Nurita Sari dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi Ida Kade Sukesa.

Kolaborasi antara 2 unit vertikal Kementerian Keuangan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penyelenggaraan layanan bersama Revisi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Keberadan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memberikan kemudahan akses bagi Satker mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat yang memerlukan revisi anggaran dengan mensyaratkan adanya revisi RKBMN. Selain itu kegiatan bersama ini juga merupakan pengejewantahan dari konsep Kemenkeu One yang pada prinsipnya merupakan upaya menghilangkan sekat-sekat sektoral.

Dalam sambutannya Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJPb Sulbar menyampaikan bahwa ‘MoU ini selain untuk memberikan kemudahan akses layanan, juga merupakan wujud komitmen Kemenkeu atas aspek good governance.’ Selanjutnya pria yang akrab dipanggil Fajar itu menambahkan bahwa ‘Good governance atau tata kelola yang baik dibutuhkan untuk membentuk citra baik pemerintahan untuk menarik minat investasi.’

Pada kesempatan selanjutnya, Mahdi Kepala KPKNL Mamuju menyampaikan pentingnya kolaborasi antar organ-organ pemerintahan di era saat ini. Menurutnya kolaborasi dan sinergi mendukung tumbuhnya efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan, yang dapat meyakinkan ter-delivery-nya layanan yang berkualitas, mudah diakses, terbuka dan transparan. Selanjutnya Mahdi mengatakan bahwa KPKNL Mamuju senantiasa terbuka pada ide-ide baru semacam ini guna terciptanya birokrasi masa depan yang lincah, tanggap, dan beriorientasi pada kepuasan pengguna jasa layanan, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan birokrasi yang making delivered, yang mampu bekerja dengan hasil yang terasa langsung baik oleh pengguna jasa maupun masyarakat secara umum.

Selanjutnya, melalui kerja sama ini, Kanwil DJPb Sulbar dan KPKNL Mamuju juga akan membuka program edukasi bersama untuk meningkatkan pemahaman pengelola keuangan dan BMN Satker. Peningkatan pemahaman Satker akan berdampak pada kualitas tata kelola keuangan dan BMN, termasuk terjaganya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  (IKS/KPKNL Mamuju)

.