Mamuju – Kamis (10/12), KPKNL Mamuju sebagai pengelola BMN di wilayah Provinsi Sulawesi Barat senantiasa berperan aktif dan mendorong satuan kerja (satker) untuk meningkatkan kerja sama dengan private sector dalam melakukan optimalisasi BMN, yang akan meningkatkan PNBP sekaligus memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Sulawesi Barat.  

Dalam rangka peningkatan kontribusi sektor transportasi laut dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan penyamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan sektor transportasi laut. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat secara hybrid itu dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Asisten II), Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan dari private sector, perwakilan dari KPKNL Mamuju, Kepala KUPP Tanjung Silopo, Kepala KUPP Belang-Belang, dan ASDP Balikpapan. Selain itu, secara online turut hadir Kepala KUPP Mamuju.

Acara tersebut diawali dengan paparan dari Kadishub Provinsi Sulawesi Barat. Dalam paparannya, Kadishub menjelaskan mengenai rencana pembangunan sektor perhubungan laut di Provinsi Sulbar. Salah satu dari rencana dimaksud adalah rencana peningkatan hierarki Pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar yang saat ini masih berstatus pelabuhan pengumpan regional.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan paparan dari Kepala KUPP Mamuju dan sambutan dari Asisten II. Dalam sambutannya, Asisten II menyampaikan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulbar di sektor transportasi laut, yang meliputi dukungan transportasi laut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar dan perlunya kolaborasi antara Pemerintah Pusat (dalam hal ini DJKN c.q. KPKNL Mamuju dan Kemenhub c.q. KUPP), Pemerintah Daerah, dan Private Sector.

Pada sesi terakhir, dibahas mengenai rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kesempatannya, Diana Nurita Sari, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Mamuju, menyampaikan permohonan dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap percepatan proses penyelesaian peningkatan hierarki Pelabuhan Tanjung Silopo agar rencana pembangunan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Silopo oleh private sector dapat segera terwujud dan menciptakan multiplier effect bagi kehidupan perekonomian maupun sosial masyarakat Sulbar. Lebih lanjut, Diana menyampaikan bahwa KPKNL Mamuju senantiasa siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Koordinasi Kanwil DJKN Sulseltrabar dengan Pemprov Sulbar

Sebelumnya pada hari Kamis (2/12), Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) Ekka S. Sukadana melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar di ruang VIP Bandar Udara Tampa Padang. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kemungkinan upaya pelibatan private sector dalam pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai bagian dari dukungan terhadap perekonomian Sulbar. Acara yang berlangsung singkat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar dengan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat pada malam harinya. Pada pertemuan tersebut, pihak Pemerintah Daerah menyambut baik gagasan pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo tersebut dan menyampaikan dukungannya. Pada kesempatan tersebut, Asisten II menyampaikan pula adanya wacana penarikan Pelabuhan Tanjung Silopo untuk dikelola oleh Pemprov Sulbar. (IKS/KPKNL Mamuju)