Mamuju – Kamis (2/12), Dalam rangka persiapan pelaksanaan sertipikasi tanah BMN tahun 2022 dan penyerahan sertipikat tanah yang telah diselesaikan pada tahun 2021 Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan unsur dari Kanwil DJKN Sulseltrabar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil BPN Sulbar), dan Satuan Kerja (Satker) dalam hal ini Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Barat. Acara yang dilaksanakan di Kantor Ruang Rapat Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat itu dilaksanakan secara hybrid yaitu sebagaian hadir langsung dan sebagian lainnya mengikuti melalui aplikasi zoom meeting.

Pejabat yang hadir langsung di lokasi kegiatan antara lain Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kakanwil DJKN Sulseltrabar) Ekka S. Sukadana, Kepala KPKNL Mamuju Mahdi, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (Kabid PKN) Misail Palagia, Kepala Bidang Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kabid KIHI) Sudirman, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil BPN Sulbar, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kabid PHP) Kanwil BPN Sulbar, Kepala Kantor Pertanahan Mamuju, dan perwakilan dari Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Barat (Satker PJN II Sulbar). Selanjutnya, para Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar, Pasangkayu, Mamasa, Majene, dan Mamuju Tengah hadir melalui aplikasi zoom meeting.

Kegiatan koordinasi dimaksud diawali dengan pembukaan oleh Kabag TU Kanwil BPN Sulbar mewakili Kakanwil BPN Sulbar. Dalam sambutannya Kabag TU Kanwil BPN Sulbar menyampaikan capaian target sertipikasi tahun 2021 dan harapannya agar kerjasama DJKN, BPN dan Satker dapat terus dilanjutkan untuk pencapaian target tahun berikutnya.

Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Kakanwil DJKN Sulseltrabar Ekka S. Sukadana. Dalam sambutannya Ekka S. Sukadana menyampaikan bahwa sertipikasi merupakan upaya pengamanan yuridis atas tanah BMN. Menurutnya, dalam memastikan proses sertipikasi berjalan dengan baik dibutuhkan kolaborasi yang sinergis antara DJKN, Kementerian ATR/BPN dan Satuan Kerja, dan peran DJKN adalah sebagai penyambung antara Kementerian ATR/BPN dan Satuan Kerja. Selanjutnya, Ekka S. Sukadana mengharapkan kapada Satker untuk segera menyampaikan data terkait tanah yang belum disertipikatkan guna percepatan penyelesaian sertipikasi di tahun 2022. Ekka juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak yang telah menyukseskan pencapaian target sertipikasi tanah BMN di tahun 2022, yaitu di wilayah Provinsi Sulawesi Barat berhasil disertipikatkan 462 bidang tanah dari target 458 bidang.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Kabid PHP Kanwil BPN Sulbar. Dalam paparannya Kabid PHP menyampaikan realisasi target 2021, rencana target 2022 dan strategi pencapaian target 2022. Terkait dengan rencana target 2022, Kabid PHP Kanwil BPN Sulbar menyampaikan bahwa sesuai dengan DIPA Kanwil BPN 2022 target sertipikasi tanah BMN adalah sebanyak 456 bidang. Jumlah ini berbeda dengan usulan dari Kanwil DJKN Sulseltrabar sebanyak 377 bidang. Sehingga, menurutnya diperlukan rencana aksi yang matang untuk mencapainya.

Setelah pemaparan, dilakukan pembahasan rencana aksi dengan menjaring saran-saran dan masalah dari seluruh Kantor Pertanahan, dan juga Satker, serta para pejabat yang hadir. Dari pelaksanaan diskusi dirumuskan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan. Pertama, koordinasi yang intensif antara DJKN, Kanwil BPN dan satuan kerja yang masuk dalam daftar usulan oleh Kanwil DJKN Sulseltrabar. Kedua, penunjukan penanggungjawab masing-masing pihak. Ketiga, instansi yang menguasai tanah non-jalan diharapkan segera melakukan pemasangan tanda batas, papan bicara, dan melengkapi alas hak/bukti perolehan dan bukti pendukung. Keempat, BMN yang tumpang tindih dengan sertipikat hak atas tanah lainnya dilakukan upaya pelepasan hak atau menunggu berakhirnya hak atas tanah dimaksud. Kelima, tanah BMN pada TNI Angkatan Darat yang sedianya akan dilaksanakan sertipikasi secara mandiri oleh Satker diupayakan agar dapat dilakukan melalui program sertipikasi tanah BMN. Keenam, pelaksanaan sertipikasi agar diprioritaskan pada tanah-tanah clean and clear yaitu 377 bidang tanah sesuai usul Kanwil DJKN Sulseltrabar. Ketujuh, penggalian potensi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat untuk dapat dimasukkan sebagai target sertipikasi tahun 2022, seperti bidang tanah lokasi jembatan penghubung di Budong-Budong Mamuju Tengah dan tanah Kantor RRI Mamuju.

Selain itu, dalam kesempatan diskusi, Kakanwil DJKN Sulseltrabar juga menyampaikan bahwa terkait dengan tanah BMN pada TNI Angkatan Darat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Aslog Kodam XIV Hasanuddin. Pada sesi yang sama Mahdi, Kepala KPKNL Mamuju, juga menyampaikan bahwa pihaknya menyampaikan rencana target 2022 sebanyak 377 bidang tanah yang sudah clean and clear, dan masih memiliki cadangan 120 bidang namun statusnya masih belum clean and clear. Selanjutnya Mahdi menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi atas bidang-bidang tanah yang bermasalah tersebut.

Selanjutnya, acara ditutup dengan pelaksanaan serah terima sertipikat tanah BMN hasil sertipikasi tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, secara simbolis diserahkan satu sertipikat oleh Kakanwil DJKN Sulseltrabar kepada Kepala Satker PJN II Sulbar. (IKS/KPKNL Mamuju)