Kendari - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Puisat (LKPP) terkait Pengendalian Aset Tetap Berupa Tanah perlu ditindaklanjuti dengan penyertipikatan BMN sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 33 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2006, disampaikan oleh Moh. Arif Rochman selaku Kepala KPKNL Kendari saat membuka acara pembahasan Usulan Target Sertipikasi BMN Berupa Tanah Dan Tanah Jalan Nasional Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2014, yang dilaksanakan pada Rabu, 18 September 2013, yang bertempat di Aula KPKNL Kendari.

Pembahasan usulan target sertipikasi 2014 dilaksanakan secara tripartit antara 12 (dua belas) Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, dimana hanya dapat dihadiri oleh 10 (sepuluh) perwakilan Kantor Pertanahan Kota/Kab., KPKNL Kendari, dan 50 (lima puluh) satuan kerja kementerian/lembaga diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh perwakilan K/L yang diundang.

Dalam sambutannya, pria kelahiran Solo ini menyampaikan bahwa target sertipikasi BMN tahun 2013 berupa tanah untuk wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 90 (sembilan puluh) persil tanah, dan sampai dengan Agustus 2013 yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. kementerian/lembaga sepanjang triwulan I dan II sudah mencapai 51 %.

Untuk Tahun Anggaran 2014, KPKNL Kendari mendapat usulan target indikatif sebesar 404 persil dengan rincian 200 (dua ratus) bidang tanah BMN berupa tanah dengan luasan dibawah 2,5 Hektar, 4 (empat) bidang tanah dengan luasan 2,5 s.d. 10 Hektar, dan 200  bidang Tanah Jalan Nasional. “Oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi dan validasi dokumen dalam penentuan target sertipikasi untuk tahun depan,” tambah Arif.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Kasi Pendaftaran, PPH, dan PPAT Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Stanley. Setelah sambutan, dibuka forum tanya jawab yang dimediasi oleh Kepala Seksi PKN KPKNL Kendari Iwan Victor. Antusias peserta terlihat jelas ketika banyak peserta rapat yang bertanya, seperti peserta dari Kanwil Kementerian Agama Prop. Sultra, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prop. Sultra, Madrasah Aaliyah Negeri (MAN) & Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bau-Bau, satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II, dan perwakilan dari Kepolisian Daerah Sultra. “Mengingat keterbatasan waktu, pertanyaan lainnya di-pending dan bisa ditanyakan langsung saat coffee break nanti,” sela Iwan.

Usai coffee break, acara dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi dokumen penyertipikatan 2014 dengan membagi 3 (tiga) kelas yang dipandu oleh person in charge (PIC) dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) dan didampingi oleh perwakilan dari kantor pertanahan masing-masing kabupaten/kota yakni untuk wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, dan Kendari pada kelas A, untuk wilayah Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Wakatobi pada kelas B, dan satker-satker yang berada di wilayah Bau-Bau, Raha, Buton, dan Buton Utara pada kelas C.

Setelah acara verifiksi dan validasi dokumen selesai, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara  verifikasi dan validasi antara KPKNL Kendari dengan 10 (sepuluh) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (Penulis : Iwan Victor Leonardo/Foto  : Unggul/edited by arf)