Kendari – Bertempat di Aula Kanwil
DJPB Sulawesi Tenggara diadakan rangkaian kegiatan ALCo Regional yang
diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara tanggal 26-27
Juli 2023.
Kegiatan tersebut diawali dengan FGD
“Peningkatan Kapasitas RCE” acara
dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb, Syarwan, kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan materi tentang Peningkatan Kapasitas RCE. Setelah pemaparan dan
pembahasan materi dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang sangat menarik.
Pada hari kedua dilanjutkan dengan
agenda rapat ALCo dan Konferensi Pers yang dihadiri oleh seluruh perwakilan
Eselon II Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, yaitu Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Kepala Kanwil DJP
Sulselbartra, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar,
serta perwakilan dari Kantor Pusat DJPb.
Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb,
Ludiro menjelaskan kinerja APBN sampai dengan semester I tahun 2023 sangat
positif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Pendapatan
Negara secara Nasional sampai dengan 30 Juni 2023 tercapai Rp1.407,9 triliun (57,2 persen dari
target), belanja negara sebesar Rp1.255,7 triliun (41 persen dari pagu) dan surplus
APBN Rp152,3 triliun (0,71 persen dari PDB).
Syarwan,
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam paparannya
menjelaskan perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami
pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi terkendali dan indikator
kesejahteraan mengalami perbaikan. Untuk kinerja APBN regional Sulawesi Tenggara di bulan Juni 2023 menunjukkan
capaian yang baik didukung kinerja pendapatan yang kuat serta diimbangi belanja
yang terjaga dengan baik.
Selanjutnya, Arif
Bintarto Yuwono, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar menjelaskan bahwa DJKN melalui
KPKNL Kendari turut memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah melalui
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan setoran PNBP. Di Sulwesi Tenggara
sendiri DJKN melalui KPKNL Kendari mengelola BMN senilai Rp33,20 triliun dengan
kontribusi PNBP yang dihasilkan dari nilai BMN ini pada semester I tahun 2023
adalah sebesar Rp4,16 milliar.” Ungkapnya
Setoran PNBP dari pengelolaan BMN tersebut,
bukanlah tugas dan fungsi yang utama, namun mengoptimalisasi penggunaan dan
penatausahaan fungsi BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
memberikan pelayanan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas infrastruktur
yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu,
DJKN melalui KPKNL Kendari pada layanan lelang juga memberikan dukungan kepada
UMKM untuk memasarkan produk-produk UMKM khas Sultra agar makin dikenal secara
luas.
Para awak media cetak dan online diakhir acara
diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab tentang perkembangan
perekonomian regional Sulawesi Tenggara.
(Seksi Hukum dan Informasi)