Jakarta- Bertempat di ruang rapat Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jum’at (2/9), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan BMN. Rapat yang dipimpin Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Encep Sudarwan ini merupakan tindak lanjut dari program revenue center yang sedang digalakkan oleh Kementerian Keuangan.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Satuan Kerja (satker) Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagian besar peserta rapat mengemukakan kendala terkait pemanfaatan aset di satker masing-masing, misalnya penyelesaian ijin sewa atas BMN yang sebelumnya sudah terlanjur disewakan kepada pihak ketiga, penguasaan BMN oleh pihak ketiga, dll.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Encep Sudarwan memaparkan setidaknya ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program revenue center yakni: Pertama, inventarisasi terhadap aset yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Kedua, pemilihan terhadap aset yang sudah dimanfaatkan tetapi belum mendapat persetujuan Kementerian Keuangan untuk diproses persetujuan pemanfaatannya. Ketiga, pemilahan terhadap aset yang belum dimanfaatkan.

Diharapkan dengan adanya koordinasi secara rutin dari Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang dengan KPKNL selaku perpanjangan tangan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang dapat memberikan dampak positif terhadap upaya optimalisasi BMN yang berujung pada peningkatan penerimaan Negara.

Rapat ditutup oleh Encep Sudarwan dengan memberikan semangat kepada para peserta rapat, “mari kita bereskan, tertibkan pengelolaan BMN dari segi administrasi, fisik, maupun hukum dan mari kita manfaatkan BMN untuk mendukung penerimaan Negara”, pungkasnya. Penulis dan Photografer: Aditio Wahyudi