Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang telah diubah dengan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Jakarta III terletak di Kompleks Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10 Jakarta Pusat. Kantor ini menempati Lantai Dasar, Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3.  Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa maka Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Jakarta III dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti ruang tunggu, ruang konsultasi, surat kabar harian terkini. Selain itu disediakan juga aula lelang di lantai 3.

Selain penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan pelayanan yang optimal. Saat ini KPKNL Jakarta III memiliki 42 pegawai dan dinahkodai oleh Kepala Kantor Des Arman serta dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum Sri Winarsih, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Endah Fariana, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Robert Bonar, Kepala Seksi Piutang Negara Morina Masri, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Ahmad Fauzi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Ahmad Elazar, serta Kepala Seksi Hukum dan Informasi Wajib Hasugian.

Komposisi pegawai menurut strata pendidikan terdiri dari Strata 2 (S2) 5 orang, Strata 1 (S1) 19 orang, Diploma III (DIII) 7 orang, dan SLTA/ Diploma I (DI) / Diploma II (DII) 11 orang. Dalam pengembangan SDM, KPKNL Jakarta III memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kemampuan serta kapasitasnya baik softskill maupun hardskill. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong para pegawai agar melanjutkan pendidikan serta diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat atau workshop yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta III memiliki peran strategis sebagai berikut:

Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta III turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu, KPKNL Jakarta III selaku asset manager mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara. Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip The Highest and Best Use.

Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum.  Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta III diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam ”mindset” masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi bertugas melakukan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, terdapat tugas berupa pengawasan terhadap implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.