Jakarta – Tahun 2022 menjadi tantangan yang baru dari tahun sebelumnya, dimana banyak perubahan dan inovasi terhadap tugas dan fungsi yang ada pada Hukum dan Humas (Huhu) pada DJKN. Tentunya hal ini melibatkan semua pihak hingga unit vertikal dibawahnya, termasuk KPKNL Jakarta I. Oleh karena itu, KPKNL Jakarta I mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi) Hukum dan Humas yang dilaksanakan secara daring melalui media zoom pada Senin (21/3). Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Pada Direktorat Hukum dan Humas, terdapat 3 (tiga) tusi yang berbeda yaitu penyusunan peraturan, advokasi yang dulunya bantuan hukum serta kehumasan. “Tahun 2021 saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena capaian IKU bisa tercapai atas dukungan teman-teman vertikal baik di Kanwil maupun KPKNL. Salah satu wujud yang dirasakan yaitu bidang kehumasan Tahun 2021 menyusun agenda kehumasan terkait keringanan utang. Atas dukungan Bapak Ibu kita mendapat apresiasi dari kompetisi Public Relation Indonesia Tahun 2022”, pungkas Direktur Huhu.

Pada kesempatan lain, Dirjen KN menyampaikan apresiasi atas kinerja para petugas penanganan perkara, yangmana dalam masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini tetap dapat melaksanakan tugasnya untuk menghadiri setiap tahapan persidangan. Selain itu Rio menyampaikan agar pemberian layanan informasi secara tepat waktu dan andal kepada para pemohon informasi agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kemudian, Rio juga berpesan agar rencana optimalisasi peran Halo DJKN yang bukan lagi sekedar menjadi answering machine melainkan sebagai salah satu sumber data yang mampu memberikan feedback dalam upaya perbaikan layanan kepada stakeholders, dapat segera terealisasi.

Pada agenda pembahasan kali ini membahas beberapa pokok permasalahan diantaranya yaitu current issue regulasi DJKN Tahun 2022 meliputi rancangan peraturan di bidang BMN, Piutang Negara, Kekayaan Negara dan Lain-lain, Penilaian, Lelang dan Kesekretariatan. Pada bidang advokasi membahas mengenai Transformasi Kelembagaan, Data Perkara Nasional, IKU Tingkat Kualitas Dokumentasi Perkara dan IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum atau Perkara. Pada bagian kehumasan membahas terkait IKU Ekosistem kehumasan Kanwil DJKN Tahun 2022 yang meliputi Efektivitas Komunikasi Publik, Employee Advocacy dan Kolaborasi Pendukung Program Eksis

Pada nantinya, tindak lanjut pada msing-masing pembahasan tersebut akan rutin dilaksanakan pemantauan dan sosialisasi berkala yang akan menjadikan Hukum dan Humas pada DJKN di Tahun 2022 ini menjadi lebih baik. Tentunya hal ini diperlukan sinergi dan kolaborasi baik dari Direktorat Huhu, Kanwil dan KPKNL.