Jakarta, 11 Agustus 2023 –
Memasuki paruh kedua 2023, pelemahan ekonomi global masih berlanjut, antara
lain dipengaruhi isu geopolitik, kontraksi manufaktur, volatilitas sektor
keuangan, dan pelemahan harga komoditas. PMI Manufaktur masih terkontraksi di
banyak negara, seperti AS, Kanada, Brazil, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris,
Jepang, Korsel, Tiongkok, Malaysia, Vietnam, Afrika Selatan, dan Turki.
Sementara itu PMI Manufaktur Indonesia terus melanjutkan akselerasi di zona
ekspansi.
Di
tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di mayoritas negara, ekonomi Indonesia
pada Triwulan II 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17 persen (yoy),
sehingga sepanjang Semester 1 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1
persen (yoy).
“Pertumbuhan
ekonomi kita di 5,17 persen kalau pakai satu digit berarti menjadi 5,2 persen.
Ini di atas ekspektasi dari mayoritas para analis pasar yang memprediksikan
perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh, namun tidak setinggi di 5,17. Ini
artinya cukup baik. Kita lihat Indonesia dengan 5,17 persen menjadi negara yang
memiliki kinerja ekonomi dibandingkan berbagai macam negara lain secara cukup
baik,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi
Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2023.
Hingga
Juli, indikator dini juga menunjukkan aktivitas perekonomian domestik yang
masih kuat. Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, didukung melandainya
inflasi seluruh komponen. Hal ini tak lepas dari kerja keras APBN dalam menjaga
momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kinerja APBN 2023
hingga akhir Juli 2023 terjaga surplus, dengan pendapatan negara yang masih
tumbuh positif meski melandai, kinerja belanja negara yang positif dan
pembiayaan yang antisipatif. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan
antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian
domestik. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN KiTa edisi Agustus 2023.
Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Triwulan II 2023 Relatif Tinggi dan di Atas Ekspektasi Pasar
Perekonomian
domestik melanjutkan kinerja yang baik, di mana pada Triwulan II 2023 tumbuh
tinggi meneruskan tren di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut.
Efektivitas kebijakan fiskal berperan penting dalam mempercepat pemulihan
ekonomi dan memperbaiki pemerataan, sehingga seluruh kawasan mencatatkan laju
pertumbuhan yang kuat, di mana pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Kalimantan dan
Maluku-Papua lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. APBN terus bekerja
sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui belanja
perlindungan sosial dan belanja pegawai untuk meningkatkan daya beli
masyarakat, stabilisasi harga serta penguatan distribusi dan pasokan untuk
mengendalikan harga, belanja operasional pemerintah untuk SP– 77/KLI/2023 2/4
mendukung tingkat konsumsi pemerintah, serta melalui investasi pemerintah untuk
meningkatkan komponen investasi.
“Banyak
negara yang masih struggle atau berjuang untuk menjaga pemulihan ekonomi atau
kinerja pertumbuhan ekonominya, dalam perlemahan yang sangat kuat dan Indonesia
Alhamdulillah dalam posisi yang relatif baik. APBN terus bekerja untuk menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi kita,” tambah Menkeu.
Dari
sisi produksi, sektor utama perekonomian terus tumbuh kuat. Konsumsi dalam
negeri yang semakin kuat turut menopang sektor pertanian, perdagangan, dan
pengolahan makan minum. Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan
sumber-sumber potensial perekonomian daerah dengan berbagai stimulasi antara
lain dukungan pemerintah mendukung kebijakan hilirisasi SDA, serta penguatan
sektor pariwisata melalui penyelenggaraan kegiatan internasional dan nasional
(termasuk kebijakan penambahan libur Idul Fitri dan Idul Adha di tahun 2023).
PMI
Manufaktur Indonesia pada bulan Juli kembali menguat, mencapai 53,3. Tingkat
inflasi domestik pada bulan Juli 3,1 persen, terus melanjutkan tren penurunan
dan mendukung konsumsi masyarakat. Optimisme masyarakat per Juli 2023 terjaga,
dengan Indeks Keyakinan Konsumen mencapai 123,5. Indeks Penjualan Riil tumbuh
tinggi sebesar 6,3 persen (yoy), sementara pasca lebaran, Mandiri Spending
Index ternormalisasi di angka 163,2. Dari sisi produksi, penjualan sepeda motor
masih tumbuh kuat (45,6 persen yoy), sedangkan penjualan mobil mengalami
kontraksi sebesar 6,8 persen (yoy).
Sementara
itu, di sektor moneter dan keuangan, kinerja pasar keuangan domestik terjaga
meskipun tren penurunan yield SBN domestik tertahan sejak akhir Juli 2023
seiring dinamika global. Nilai tukar Rupiah melanjutkan tren apresiasi (menguat
3,2 persen, ytd), sedangkan indeks Dolar AS masih melemah. Hingga 9 Agustus
2023, arus modal asing secara kumulatif masih mencatatkan inflow, baik di pasar
SBN maupun pasar saham, masing-masing sebesar Rp91,19 triliun dan Rp25,24
triliun.
Belanja
Negara Terus Bertumbuh
Sampai
dengan 31 Juli 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.461,2 triliun atau
47,7 persen Pagu APBN, tumbuh 1,2 persen (yoy). Komponen Belanja Pemerintah
Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun (45,4 persen dari
Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp493,0 triliun dan Belanja non-K/L sebesar
Rp527,4 triliun. Sebanyak 55,1 persen dari BPP atau sebesar Rp562,6 triliun
merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik
melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur.
Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk
memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta. Manfaat
perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk
organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak. Selain itu, pemerintah juga
menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat, antara lain: subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta
pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 4,0 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi
untuk 8.654,2 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 111,0 ribu unit .
Di
sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar
untuk 11,07 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 718,7 ribu
mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,2 juta siswa, Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk
586,2 ribu peserta. Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan 3/4
infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi
infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan,
sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel
kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, alokasi
belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat
yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa
Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga.
Dari
sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli 2023 telah tersalur
sebesar Rp440,9 triliun (54,1 persen Pagu), tumbuh 6,6 persen (yoy). Kinerja TKD
terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat naiknya
Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disebabkan peningkatan kepatuhan
penyampaian syarat salur. Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Otonomi Khusus, dan Insentif Fiskal masih lebih rendah dibanding tahun
lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur. Dana Desa lebih rendah karena adanya
penyesuaian penggunaan.
Pembiayaan
Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat.
Sampai dengan akhir Juli 2023, Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 133.200 unit rumah di
386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional
(PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, penyediaan Air Baku,
Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa
melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah juga berkomitmen
memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama
Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 -
Juni 2023 telah diberikan untuk 34 negara.
Pendapatan
Negara s.d. Juli 2023 Masih Tumbuh Positif
Realisasi
Pendapatan Negara hingga Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun (65,6 persen dari
Target APBN 2023), tumbuh 4,1 persen (yoy). Pendapatan Negara dari Pajak dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif, sementara Pendapatan
Kepabeanan dan Cukai menurun.
Hingga
akhir Juli 2023, penerimaan Pajak tetap tumbuh positif, terutama didukung oleh
kinerja kegiatan ekonomi yang baik pada semester I Tahun 2023, yaitu mencapai Rp1.109,1
triliun (64,6 persen dari Target), tumbuh 7,8 persen (yoy). Dari sisi sektoral,
seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif meskipun melambat
dibandingkan tahun 2022.
Per
31 Juli 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai menurun dipengaruhi
penurunan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan Penerimaan Bea Masuk masih
menunjukkan kinerja positif meskipun melambat. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
mencapai Rp149,8 triliun (49,4 persen dari Target, turun 19,1 persen yoy).
Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,82 persen (yoy), didorong oleh kenaikan tarif
efektif dan menguatnya kurs USD meskipun terjadi penurunan basis impor.
Sementara itu, Penerimaan Cukai menurun 8,54 persen (yoy) karena total produksi
yang menurun utamanya dari Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan
sebesar 81,34 persen (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan
adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya
ekspor CPO pada 2022, serta turunnya volume ekspor mineral.
Realisasi
PNBP tetap meningkat di tengah fluktuasi harga komoditas, yaitu mencapai
Rp355,5 triliun (80,6 persen Target APBN), tumbuh 5,4 persen (yoy). Capaian
positif ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan SDA non-Migas (135,0
persen dari Target) yang disebabkan oleh penyesuaian tarif 4/4 iuran
produksi/royalti batu bara dengan berlakunya PP 26/2022 tentang Tarif Atas
Jenis PNBP yang Belaku pada Kementerian Energi dan SDM. Selain itu, realisasi
pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mencapai 122,7 persen dari Target,
juga turut meningkatkan PNBP, didorong setoran dividen BUMN perbankan dan
non-perbankan. Sementara itu, pendapatan SDA Migas (52,6 persen dari Target)
melambat disebabkan oleh menurunnya Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting
minyak bumi. PNBP Lainnya (84,8 persen dari Target) juga mengalami penurunan
antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT).
Realisasi pendapatan BLU (51,6 persen dari Target) melambat dibandingkan bulan
sebelumnya, namun secara year-on-year sama dengan pertumbuhan pada Juli 2022.
Pembiayaan
APBN Tetap dalam Batas Aman Hingga Juli 2023
Surplus
APBN bulan Juli mencapai Rp153,5 triliun atau 0,72 persen PDB, lebih tinggi
dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan utang (neto) melalui SBN
dan pinjaman hingga akhir Juli 2023 terealisasi sebesar Rp194,9 triliun (28,0
persen Target), atau turun 17,8 persen (yoy). Seiring kinerja positif APBN,
defisit diproyeksikan lebih rendah, sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan
pembiayaan utang. Menyusul afirmasi peringkat kredit oleh S&P sebelumnya,
lembaga pemeringkat kredit R&I menaikkan outlook credit rating Indonesia
dari stable menjadi positif didukung kinerja kebijakan ekonomi yang kredibel di
tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, antisipasi terus
dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap dinamika pasar keuangan global.
Sebagai
kesimpulan, kinerja ekonomi domestik terus menunjukkan penguatan di tengah
tantangan dan perlambatan ekonomi global dengan pertumbuhan Triwulan II yang
melampaui ekspektasi pasar. Kinerja positif APBN berlanjut sampai dengan bulan
Juli 2023 di mana APBN terjaga surplus seiring kinerja belanja negara yang
bertumbuh, pendapatan yang positif meskipun menunjukkan tren melandai, dan
pembiayaan yang antisipatif. APBN terus bekerja keras untuk menjaga pemulihan
ekonomi dan melindungi masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah akan terus
mewaspadai dan melakukan antisipasi atas dampak dinamika global terhadap
perekonomian domestik.
“Kondisi
global yang ditandai dengan ketegangan politik global, kontraksi kegiatan
ekonomi negara-negara maju dan negara-negara penting, volatilitas di sektor
keuangan di beberapa negara maju, juga perlemahan harga komoditas pasti akan
mempengaruhi ekonomi Indonesia. Namun kita tetap terjaga secara optimal, APBN
bekerja terus kerja keras, kerja menjaga masyarakat, menjaga ekonomi dan menjaga
berbagai program-program nasional yang menjadi prioritas,” tegas Menkeu.
***
Narahubung Media
Deni
Surjantoro
Kepala
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian
Keuangan