Palembang, 27 Juli 2023 - Kinerja APBN Sumatera Selatan sampai dengan 30 Juni 2023 melanjutkan kinerja positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dimana realisasi Belanja Negara mencapai 40,51 persen dari Pagu dan Pendapatan Negara mencapai 43,39 persen dari target. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam Press Conference APBN KiTa Regional Sumatera Selatan untuk Periode s.d. 30 Juni 2023 yang bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jl. Kapten A. Rivai No.2-4 Palembang, yang dihadiri juga oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan (Parjiono), Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Para Kepala Kanwil Kemenkeu SATU Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BI Sumsel, Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, para Pejabat Pemda Provinsi Sumsel, para Akademisi, dan para wartawan media setempat.

Realisasi Belanja Negara untuk Sumsel sampai dengan 30 Juni 2023 tercapai sebesar Rp18,51 triliun atau tumbuh sebesar 4,05 persen (yoy). Realisasi tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp6,02 triliun (36,40 persen dari Pagu) dan Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,49 triliun (42,83 persen dari Pagu). Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pendidikan, serta layanan publik lainnya.

Sampai dengan periode ini, APBN tetap konsisten mengawal pemulihan ekonomi dengan terus memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung. Untuk belanja infrastruktur sendiri terealisasi sebesar Rp612,4 miliar yang direalisasikan di wilayah Sumatera Selatan untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Subsidi PSU dan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya, dan Air Minum, dan pembangunan Bandar Udara dan Pelabuhan. Selanjutnya, belanja untuk ketahanan pangan terealisasi sebesar Rp 88,13 miliar yang digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi, dan pemenuhan benih dan bibit untuk para petani. Sementara itu, belanja untuk pendidikan telah teralisasi sebesar Rp84,35 miliar yang digunakan antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, KIP Kuliah, Bidik Misi, Tunjangan Sertifikasi Dosen Non PNS, dan BOPTN.

Realisasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan melalui dana Transfer ke Daerah juga secara langsung direalisasikan untuk kesejahteraan rakyat. Total penyaluran TKD sampai dengan periode ini mencapai Rp12,49 triliun (42,83 persen dari pagu) tumbuh 0,4 persen (yoy) dan diantaranya telah memberi dampak melalui program Bantuan Operasional Sekolah kepada 1,67 juta siswa, BOP PAUD kepada 174,521 siswa, BOP Kesetaraan kepada 15.903 siswa, DAK Non Fisik untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru, dan DAK Fisik bidang Pendidikan. Selanjutnya di bidang infrastruktur disalurkan untuk mendukung pembangunan jalan melalui DAK Fisik. Sedangkan untuk bidang ketahanan pangan dimanfaatkan untuk mendukung jaringan irigasi, kelautan dan perikanan, serta pertanian.

Pelaksanaan program-program yang secara langsung menyentuh kepada masyarakat tersebut dapat tercapai atas keberhasilan pencapaian Pendapatan Negara untuk wilayah Sumsel sebesar Rp8,4 triliun (43,39 persen dari target) pada periode ini. Angka tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp7,05 triliun, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp165,8 miliar (60,35 persen dari target), dan penerimaan PNBP yang mencapai Rp1,19 triliun (60,37 persen dari target). Pemerintah tetap terus memperhatikan potensi penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai mengingat akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor, dan harga komoditas, sebagai bagian dari kewaspadaan atas kondisi perekonomian global yang masih bergejolak.

Sebagai kesimpulan, kondisi perekonomian Sumsel tetap terjaga dengan baik. Aktivitas konsumsi, produksi, dan investasi bulan Juni 2023 meningkat dibandingkan Mei 2023. APBN wilayah Sumsel menunjukkan kinerja yang positif dengan persentase realisasi belanja negara yang lebih tinggi, namun perlambatan di pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu akan membutuhkan kewaspadaan dan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.

***

Tim Pokja Kerjasama, Kehumasan, dan Layanan Publik

Sekretariat Bersama Kemenkeu Satu Sumatera Selatan