Palembang (19/06/2023) – Kemenkeu Satu Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Bank Mandiri Regional II menggelar kegiatan sinergi pemberdayaan UMKM bertempat di halaman Kantor Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Acara kolaborasi ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin tumbuh berdaya di wilayah Sumatera Selatan.

Lydia Kurniawati Christyana, Perwakilan Kemenkeu Sumatera Selatan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang bertemakan “Kredit Usaha Rakyat mendukung UMKM Desa di Kabupaten Banyuasin” ini bertujuan untuk terus mengajak seluruh pemangku kepentingan atau pengelola keuangan untuk dapat seoptimal mungkin mendukung UMKM dalam setiap berkegiatan.

“Pada kegiatan ini juga diisi dengan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa, Sosialisasi Pengelolaan Aset Desa serta Sosialisasi Penyaluran Kredit Modal Kerja-KUR untuk UMKM” papar Lydia.

Pengelolaan Aset Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, dimana disebutkan bahwa Aset Desa perlu dikelola secara tepat agar dapat terekam secara tertib administrasi, hukum dan fisik. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Somosentono menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Beliau juga berharap agar UMKM di Banyuasin mempunyai peluang untuk terus maju dan berkembang sehingga memberikan kesempatan yang luas untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Senada dengan yang lain, Yunus Mulia, Vice President Bank Mandiri Regional II menyampaikan kegiatan ini mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Sebagai mitra DJKN dalam pelaksanaan lelang, Bank Mandiri berkomitmen akan memberikan pelayanan maksimal melalui DJKN dengan harapan dapat memperkenalkan UMKM dan mendorong perekonomian masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan sebagai pendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 5,3 persen. Tujuan pertama mengajak kepada masyarakat untuk membelanjakan keuangan yang dapat mengembangkan kegiatan UMKM.