Palembang
(23/5/2023)-Pendapatan dan belanja negara di Sumatera Selatan per 30 April 2023
tumbuh masing-masing 12,91 persen dan 1,22 persen dari tahun lalu. Hal ini
disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera
Selatan (DJPb Sumsel) sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera
Selatan, Lydia Kurniawati Christyana dalam Forum ALCo (Asset and Liability
Committee) Sumatera Selatan dalam rapat pleno pada hari Senin (22/5/2023) di
Ruang Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Sumatera Selatan Jalan Kapten A.
Rivai No. 3 Palembang .
Forum
ALCo Sumatera Selatan, yang beranggota unit kerja pada Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, Direktorat Kekayaan Negara, dan Balai Diklat Keuangan di Sumatera Selatan tersebut,
mencatat pendapatan negara terealisasi Rp5,77 triliun.
Pendapatan
negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,83 triliun (tumbuh
14.7 persen), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp104,1 miliar (tumbuh
negatif 34,26 persen), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp831
miliar (tumbuh 12,79 persen).
Per
periode sampai dengan April, realisasi PNBP di Sumatera Selatan menunjukkan
tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 realisasi PNBP sebesar
Rp511 miliar, lalu pada tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp652,5 miliar.
Penerimaan ini naik lagi pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp736,8 miliar, hingga
menjadi sebesar Rp831 miliar pada tahun 2023.
Penerimaan
PNBP pada tahun ini mencapai 42,69 persen dari target PNBP tahunan. Realisasi
penerimaannya berasal dari PNBP BLU sebesar Rp479,1 miliar (31,99 persen dari
target) dan PNBP Lainnya sebesar Rp351,9 miliar (74,33 persen dari target).
Pertumbuhan
Pendapatan BLU disumbang Pendapatan Layanan Kesehatan sebesar Rp228,58 miliar
(32,48 persen dari target), Pendapatan Layanan Pendidikan sebesar Rp230,17
miliar (32,71 persen dari target), dan pendapatan lainnya sebesar Rp102,16
miliar (34,81 persen dari target). Sedangkan pertumbuhan penerimaan PNBP
Lainnya terutama disumbang Pendapatan atas Penerimaan TKDD (Transfer ke Daerah
dan Dana Desa) tahun anggaran yang lalu yang merupakan potongan penyaluran DAK
(Dana Alokasi Khusus) Non Fisik atas sisa saldo tahun anggaran yang lalu pada Pemda
sebesar Rp66,93 miliar, Pendapatan Jasa Kepelabuhan sebesar Rp55,66 miliar, dan
Pendapatan Paspor sebesar Rp58,72 miliar.
Sementara
dari sisi pengeluaran, belanja negara dari kementerian/lembaga terealisasi
sebesar Rp3,67 triliun. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh realisasi kegiatan
persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumatera Selatan serta
realisasi penyaluran Bantuan Sosial berupa Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa
Bidikmisi.
Belanja
Kementerian/Lembaga terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar
Rp1,66 triliun, belanja barang sebesar Rp1,42 triliun, belanja modal sebesar
Rp560 miliar, dan belanja sosial sebesar Rp 11,62 miliar.
Belanja
pegawai terealisasi sebesar Rp1,66 triliun (tumbuh negatif 0,67 persen).
Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja
ASN, TNI, dan Polri, serta uang makan, dan uang lembur. Kontraksi belanja
pegawai dikontribusi oleh kebijakan pembayaran gaji secara terpusat untuk
satuan kerja Kemenkeu dan PUPR, serta adanya perpindahan pegawai pada satker
Kementerian Pendidikan Nasional.
Belanja
barang terealisasi sebesar Rp1,42 triliun (tumbuh 21,28 persen). Belanja barang
ini dipergunakan untuk operasional layanan kesehatan, layanan pendidikan
tinggi, persiapan pemilu dan pilkada 2024, subsidi tarif kereta api perintis
dan operasional perkantoran lainnya. Pertumbuhan dikontribusi oleh realisasi
kegiatan persiapan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada 2024 dan realisasi subsidi
tarif kereta api perintis.
Belanja
modal terealisasi sebesar Rp560 miliar (tumbuh negatif 10,63 persen). Realisasi
belanja modal didominasi oleh satker Kementerian PUPR. Pemanfaatan belanja
modal terbesar digunakan untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, preservasi jalan
dan jembatan nasional, serta pembangunan jaringan irigasi. Kontraksi belanja
modal disebabkan pembayaran kontrak II pembangunan Bendungan Tiga Dihaji tidak
sesuai jadwal pembayaran.
Belanja
sosial terealisasi sebesar 11,62 miliar. Belanja Bantuan Sosial, dipergunakan
untuk kegiatan ATENSI dari Kemensos dan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan
Bidik Misi pada satker K/L Kemenag. Bentuk belanja ini berupa realisasi
penyaluran beasiswa KIP dan Bidikmisi semester genap 2022/2023 di UIN Raden Fatah
Palembang.
Kinerja
APBN wilayah Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang positif dengan
persentase realisasi pendapatan dan belanja negara yang lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun lalu. APBN di Regional Sumatera Selatan
masih tetap solid untuk menjaga momentum dan pemulihan ekonomi. Namun demikian,
kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian,
termasuk terhadap tekanan global, di sepanjang tahun 2023.
***
Tim Pokja ALCo
Sekretariat Bersama Kemenkeu Satu Sumatera Selatan