Jakarta,
17 April 2023 –
Pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan. PMI Manufaktur
Global kembali terkontraksi di akhir Triwulan I 2023. Aktivitas manufaktur di
hampir 60 persen negara G-20 dan ASEAN-6 masih kontraktif, 27,3 persen negara
lainnya berada di zona ekspansi namun melambat, sementara hanya 13,6 persen
negara yang PMI Manufakturnya terus terakselerasi di zona ekspansif termasuk
Indonesia, India, dan Turki. Secara umum, harga komoditas global termoderasi.
Harga gas alam dan batu bara menunjukkan tren menurun, sedangkan harga minyak
mentah mengalami kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan
pemangkasan produksi minyak oleh OPEC. Harga komoditas pangan juga menunjukkan
penurunan, meskipun kedelai masih berada di level yang cukup tinggi, sedangkan
jagung dan gandum sedikit terkoreksi. Volatilitas harga komoditas masih menjadi
faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi serta kebijakan moneter
negara-negara.
Tingkat
inflasi di Eropa dan Jepang mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas
suku bunga acuan. Inflasi Amerika Serikat meski menurun namun secara historis
juga masih tinggi. Kenaikan inflasi direspon oleh banyak negara dengan
menaikkan suku bunga acuan, sehingga memukul perekonomian cukup tajam pada
tahun ini. Risiko global lainnya yang masih cukup dominan antara lain: tekanan
di sektor keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara (debt distress),
ekskalasi perang di Ukraina, serta adanya fragmentasi geoekonomi. Hal ini
membuat IMF menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun
ini pada World Economic Outlook (WEO) April 2023, yaitu sebesar 2,8 persen
(yoy), sedikit lebih lemah dari proyeksi awal tahun, namun lebih tinggi dari
pada proyeksi tahun lalu. Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun
pertumbuhan global diperkirakan membaik di tahun 2024 (proyeksi IMF 3,0 persen
(yoy)).
“Indonesia
dalam konteks bahwa pertumbuhan ekonomi-nya, momentum masih terjaga, semua
indikator menunjukkan tren yang membaik, dan ini juga dipengaruhi oleh kinerja
APBN. Dan APBN juga tetap kita jaga untuk tetap memiliki kinerja dan juga
posisi yang baik, itu adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita syukuri,”
ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN Kita
Edisi Bulan April 2023 secara daring.
Meski
outlook global melambat, Indonesia diperkirakan termasuk salah satu negara yang
masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksikan Indonesia tumbuh di
angka 5,0 persen (yoy) pada tahun 2023. Prospek perekonomian domestik baik dari
sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat didukung kinerja APBN yang
terjaga hingga Kuartal I 2023. Meski demikian, kewaspadaan dan mitigasi tetap
dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. Demikian
disampaikan dalam publikasi APBN KiTa edisi April 2023.
Ekonomi
Indonesia Diperkirakan Tumbuh Stabil di Triwulan I 2023
Prospek
ekonomi domestik yang masih kuat ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang
berada pada level ekspansif 19 bulan berturut-turut (Maret mencapai 51,9).
Sejak awal 2023, PMI Manufaktur Indonesia meneruskan penguatan, antara lain
didukung ekspektasi permintaan menjelang lebaran. Selain itu, penguatan dari
sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik. Listrik untuk
bisnis konsisten tumbuh tinggi, per Maret 12,4 persen (yoy), dan listrik
industri turn around ke arah positif.
“Kalau
dunia tadi masih mengalami banyak tantangan, Alhamdulillah perekonomian
Indonesia dalam posisi yang relatif sangat baik. Dari sisi PMI yang telah saya
sebut, Indonesia pada level 51,9 itu berarti ekspansif dan akseleratif atau
menguat. Ini hal yang sangat positif. Konsumsi dari listrik juga mengonfirmasi
hal ini. Konsumsi listrik untuk bisnis masih level-nya adalah stabil tinggi di
pertumbuhan 12,4, Sedangkan untuk industri dalam hal ini meskipun mengalami
kontraksi, namun dalam posisi yang relatif stabil. Kita berharap akan mengalami
perbaikan,” jelasnya.
Sementara
dari sisi konsumsi, penjualan mobil secara wholesale (yoy) di angka 2,6 persen,
lebih tinggi dari rata-rata di tahun 2019. Begitu pula penjualan motor yang
juga di atas rata-rata tahun 2019, bahkan mencatatkan pertumbuhan yang cukup
tinggi (40,5 persen). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sangat kuat di angka
123,3. Hal ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan daya beli masyarakat
yang secara bertahap membaik. Indeks penjualan ritel juga mencatat kenaikan
yang tajam, yaitu sebesar 4,8 persen (yoy), sehubungan dengan momen Ramadhan
dan menjelang Lebaran. Pemerintah optimis pada bulan April akan tetap terjaga
dengan baik dan memberikan kontribusi bagi momentum pemulihan dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia tetap tinggi.
Selanjutnya,
tingkat inflasi domestik per Maret melambat, terutama dari inflasi volatile
food yang mengalami penurunan, serta inflasi inti yang juga menurun.
Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga
terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi yang terkendali
menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat Sementara
inflasi di negara lain masih cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 104,3
persen dan Turki mencapai 50,5 persen.
Dari
sisi eksternal, kinerja Neraca Perdagangan (NP) masih melanjutkan suprlus,
memasuki bulan ke-35. NP Maret 2023 surplus sebesar USD2,91 M, dengan ekspor
USD23,62 M dan impor USD20,52 M. Namun demikian, akibat pelemahan ekonomi
global, ekspor dan impor juga mengalami kontraksi, masing-masing menurun
sebesar 11,3 persen (yoy) dan 6,2 persen (yoy). Di lain sisi, Indonesia juga
mengalami peningkatan dari kunjungan Wisman, naik 567,3 persen (yoy).
Outlook pertumbuhan ekonomi domestik 2023
relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi
rumah tangga maupun investasi. Bahkan IMF merevisi ke atas outlook pertumbuhan
ekonomi Indonesia menjadi 5,0 persen (yoy) dari sebelumnya 4,8 persen (yoy).
Meski demikian, ketidakpastian global masih harus tetap diwaspadai.
Di
pasar keuangan, persepsi terhadap kinerja Indonesia tetap membaik. Nilai tukar
Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023 (menguat 5,6
persen ytd), sedangkan indeks USD kembali menunjukkan adanya tekanan. Tren
positif pasar saham dan SBN juga tetap terjaga, dengan arus masuk (inflow)
yang semakin kuat. Selain itu, likuiditas domestik yang cukup ample, juga mampu
mendorong tren penyempitan spread LCY (local currency yield). Dibanding
beberapa negara EM, posisi yield Indonesia relatif moderat. Hal ini
menggambarkan kinerja pasar SBN yang baik, yang ditopang oleh kinerja APBN dan
perekonomian yang membaik.
Tren
Belanja APBN per Maret 2023 Terjaga Positif
Sampai
dengan 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp518,7 T atau 16,9
persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 5,7 persen (yoy). Realisasi belanja pemerintah
pusat mencapai Rp347,3 T (15,5 persen dari Pagu), terdiri dari belanja K/L
sebesar Rp166,9 T dan belanja non-K/L sebesar Rp180,3 T. Sebanyak 39,2 persen
belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp136,3 T merupakan belanja yang memberi
manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor Pendidikan, Kesehatan,
Perlindungan Sosial, Ketahanan Bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya.
Selanjutnya,
belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja
kesehatan yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN untuk 96,7
juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, dan pemeriksaan
sampel makanan oleh BPOM, serta untuk operasional puskesmas dan balai
penyuluhan KB. Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung
ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan
irigasi, bantuan benih, pupuk, dan pestisida, Bantuan Inseminasi Buatan, serta
asuransi pertanian dan usaha ternak. Belanja prioritas ketahanan pangan juga
diberikan untuk Bantuan Calon Induk, Pembangunan 2.589 Unit Jalan Pertanian,
serta 495 unit Olahan Pakan Ternak.
APBN
juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat
melalui belanja perlindungan sosial seperti penyaluran PKH untuk 9,6 juta KPM,
Kartu sembako untuk 17,5 juta KPM, bantuan PIP dan KIP Kuliah, bantuan stimulan
rumah terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, serta penyaluran subsidi dan BLT
Desa. Di sektor pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain untuk gaji
pengajar, PIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, dana pendidikan juga digunakan untuk
menyalurkan BOS dan Kartu Prakerja, serta dana abadi di bidang pendidikan.
Sementara, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, hingga akhir Maret,
APBN 2023 telah dikucurkan untuk membangun jalan (progress 11,7 persen),
jembatan (progress 10,0 persen), bendungan (progress 22,6 persen), jaringan
irigasi (progress 11,3 persen), sarana dan prasarana Pendidikan (progress 21,2
persen), SPAM (progress 16,3 persen) rel KA (progress 12,2 persen), bandara
(progress 16,8 persen), dan pelabuhan laut (44 unit). Alokasi belanja prioritas
infrastruktur juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah
serta penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 16.647 unit rumah.
Selanjutnya,
realisasi subsidi hingga akhir Maret 2023 digunakan untuk menyalurkan subsidi
energi sebesar Rp24,5 T baik berupa subsidi BBM, LPG Tabung 3 Kg, maupun listrik.
Sementara subsidi non-energi telah terealisasi sebesar Rp13,0 T, digunakan
untuk memberikan subsidi Bunga KUR, PSO Perkeretaapian, Bantuan Uang Muka
Perumahan, dan Imbal Jasa Penjaminan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri,
pemerintah juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR). Hingga 14 April
2023, penyaluran THR kepada ASN Pusat telah mencapai 98,79 persen sedangkan
untuk ASN Daerah mencapai 49,81 persen. Sementara pembayaran THR Pensiunan
telah disalurkan kepada 3,3 juta pensiunan dari 3,4 juta pensiunan.
Adapun
dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), s.d. akhir Maret 2023 telah tersalur
sebesar Rp171,4 T (21,0 persen Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan
tahun lalu (-2,9 persen (yoy)). Hal ini disebabkan masih menunggu penyampaian
syarat penyaluran dari Pemda dalam hal penyaluran DAU (khususnya DAU
earmarked), DAK non-Fisik, dan Dana Insentif Fiskal. Namun demikian, komponen
TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang
lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Selain itu,
penyaluran DAK Fisik juga lebih tinggi karena sebagian besar Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) memulai pelaksanaan DAK Fisik lebih cepat dari tahun
sebelumnya, didukung dengan simplifikasi Juknis dan Jukops DAK Fisik yang
digabungkan dalam satu Perpres (Perpres 15 tahun 2023). Penyaluran dana desa
juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi
dokumen persyaratan penyaluran.
Dari
sisi pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor
prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi sebagai bentuk
kontribusi APBN untuk perumahan melalui FLPP, untuk mencerdaskan bangsa melalui
LPDP, dan untuk memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui LDKPI.
Sampai dengan 31 Maret 2023, telah disalurkan sebanyak 46.233 unit rumah FLPP
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 371 kota/kabupaten. Selanjutnya,
target penerima beasiswa dari LPDP pada tahun 2023 antara lain mencakup 7.796
orang untuk program native, 287.591 orang penerima dari Kemendikbudristek, dan
41.826 orang penerima dari Kemenag, sementara untuk program riset, dana LPDP
disalurkan untuk membiayai 2.097 proyek (Riset Ongoing: 1.279 proyek dan Riset
Selesai: 818 proyek). Selain itu, pemerintah melalui LPDP telah melakukan
pendanaan Riset Indonesia Maju dengan BRIN hingga Februari 2023 sebanyak 426
proyek. Sementara pada Maret 2023, pemerintah telah mencairkan dana untuk
meningkatkan endowment fund LDKPI serta kapasitas pemberian hibah kepada
Pemerintah Asing/Lembaga Asing melalui LDKPI.
Pendapatan
Negara s.d. Maret 2023 Masih Kuat
Pendapatan
negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I tahun 2023, tumbuh 29,0
persen (yoy). Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar
Rp647,2 T atau 26,3 persen dari Target APBN 2023 (Target).
Hingga
akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2
persen dari Target, tumbuh 33,8 persen (yoy), didukung dampak implementasi UU
HPP. Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat,
meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi. Sementara
berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif. Pada
bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan,
Jasa Keuangan, Transportasi, dan Jasa Perusahaan. Selain itu, Sektor
Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa WP menyetorkan PPh Badan Tahunan
lebih awal. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong
peningkatan PPh Final. Sementara itu, sektor Perdagangan melambat karena
perlambatan PPN DN dan peningkatan restitusi, serta sektor Jasa Konstruksi dan
Real Estat melambat karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan
Pemerintah. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 meningkat 3,15
persen dibandingkan tahun 2022.
Selanjutnya,
per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hal ini
dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan penerimaan
Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif. Penerimaan kepabeanan dan cukai
mencapai Rp72,24 T (23,83 persen dari Target, turun 8,93 persen yoy).
Penerimaan Bea Masuk tumbuh 8,84 persen (yoy), didorong pelemahan kurs Rupiah
dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai
menurun. Sementara itu, penerimaan Cukai menurun 0,72 persen (yoy) disebabkan
penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan 1. Bea
Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66 persen (yoy) akibat moderasi
harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
Kinerja
PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp142,7 T
(32,3 persen dari Target) atau tumbuh 43,7 persen (yoy). Capaian positif ini
terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3 persen dari Target) berkat
tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, serta PNBP Lainnya (39,1 persen dari
Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.
Pendapatan BLU (21,9 p dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang
diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN BLU.
Sementara pendapatan KND (9,4 persen dari Target) stagnan dan pendapatan SDA
Migas (23,8 persen dari Target) turun yang disebabkan adanya penurunan ICP dan
lifting minyak bumi.
Pembiayaan
APBN Hingga Maret 2023 Terkendali
Pelaksanaan
APBN hingga akhir Maret 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,61 persen terhadap
PDB. Hingga akhir Maret 2023, pembiayaan terkendali dengan tetap mengedepankan
prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel. Pembiayaan utang melalui SBN dan
pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023, terealisasi
sebesar Rp224,8 T (32,3 persen Target). Pengadaan utang dilakukan secara
hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah, serta
kebutuhan pembiayaan.
Saat
ini, tekanan geopolitik dan sistem perbankan AS dan Eropa masih menjadi
perhatian global yang terus diwaspadai. Namun demikian, pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Kuartal I stabil, sejalan dengan proyeksi awal dan didukung konsumsi
domestik yang cukup kuat. Di samping itu, kinerja APBN hingga bulan Maret masih
mencatatkan surplus ditopang kinerja belanja dalam tren yang baik dan
pendapatan yang masih kuat. Dalam mempertahankan momentum transformasi ekonomi,
APBN berperan kuat sebagai instrumen pembangunan dan penjaga kesehatan fiskal.
Kinerja baik APBN telah terbukti berjalan progresif secara konsisten. Namun
demikian, pemerintah akan terus waspada dan melakukan mitigasi guna
mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“APBN menjadi instrumen yang sangat sangat penting, menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian kita untuk bertransformasi menciptakan nilai tambah dan juga produktivitas kinerja yang baik. Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri,” pungkas Menkeu.
***
Yustinus Prastowo
Juru Bicara Kementerian Keuangan