Palembang (30/3/2023) - Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh Kanwil dan unit Kementerian Keuangan Sumatera Selatan mengungkap kinerja APBN Regional Sumatera Selatan per 28 Februari 2023. Pendapatan negara di Sumatera Selatan tumbuh 42,68 persen dari tahun lalu. Sementara dari sisi belanja, belanja negara tumbuh negatif 8,15 persen.

Realisasi pendapatan negara adalah sebesar Rp2,62 triliun. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2,36 triliun; penerimaan bea dan cukai sebesar Rp60,66 miliar; dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp202,28 miliar.

Kontribusi penerimaan pajak adalah sebesar 89,97 persen dari seluruh total penerimaan negara di Sumatera Selatan. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini disebabkan beberapa faktor, yakni aktivitas atau transaksi ekonomi yang tetap terjaga baik, kenaikan angsuran PPh WP Badan, dan dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pada Februari 2023, pertumbuhan PNBP naik signifikan. Dibandingkan tahun lalu, penerimaan ini tumbuh 101,24 persen. Sebab utamanya disumbang oleh peningkatan dua penerimaan. Yakni Pendapatan Biaya Pendidikan yang merupakan pembayaran uang pendidikan untuk semester genap, dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan.

Dari sisi belanja negara, komponen Belanja Pemerintah Pusat tumbuh positif 12,72 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh program dukungan perlindungan sosial yaitu akselerasi Belanja Barang untuk Bantuan Pemerintah (Bantuan Simultan Perumahan Swadaya), dan percepatan penyaluran belanja sosial.

Realisasi belanja sosial ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Per 28 Februari 2023, telah tersalur Rp500 juta melalui Kementerian Sosial untuk kegiatan asistensi rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan anak.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD), secara nominal dan persentase lebih rendah dibandingkan dengan periode 28 Februari 2022. Dari empat jenis TKD yang telah disalurkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan.

Kinerja penyaluran DAU lebih rendah dari periode tahun sebelumnya. Sebab, DAU yang baru disalurkan ialah bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Sementara bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, yakni Penggajian Formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum belum semua pemda lingkup Sumatera Selatan menerima penyaluran. Hanya Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang telah menerima penyaluran semua jenis bagian DAU.

Perekonomian Sumatera Selatan terus melanjutkan proses pemulihan ekonomi yang semakin baik, meskipun tetap perlu mewaspadai risiko-risiko yang membayangi ekonomi Indonesia dan Sumsel secara khusus. APBN wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 28 Februari 2023 ini menunjukkan kinerja yang positif, didukung kinerja pendapatan yang kuat dan diimbangi kinerja belanja yang terjaga dengan baik.

*** 

Tim Pokja ALCo

Sekretariat Bersama Kemenkeu Satu Sumatera Selatan