Jakarta, 14 Maret 2023 – Mendekati akhir Kuartal I 2023, PMI
Global mulai membaik meski belum ekspansif. PMI Indonesia masih berada di zona
ekspansi bersama Tiongkok dan Vietnam yang juga pulih, sementara sebagian
negara besar masih di zona kontraksi. Selanjutnya, harga komoditas masih
volatile dengan harga energi dalam tren menurun. Risiko global juga masih
dibayangi oleh tingginya inflasi di negara maju yang masih jauh di atas suku
bunga acuan, sementara di negara berkembang, inflasi sudah berada di bawah suku
bunga acuan.
Sementara itu, prospek perekonomian
domestik masih kuat dan diproyeksikan tumbuh stabil di Kuartal I 2023. Selain
itu, kinerja Rupiah dan pasar SBN juga masih terjaga, namun demikian gejolak
dan sentimen di pasar keuangan perlu terus dicermati. Kinerja APBN pada
Februari 2023 mencatatkan surplus didukung tren belanja yang positif, serta
diimbangi kinerja pendapatan yang masih kuat. Meski demikian, kewaspadaan dan
mitigasi tetap dilakukan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
Demikian disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Maret 2023.
Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh
Stabil di Kuartal I 2023
Prospek ekonomi domestik yang masih kuat
ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 18
bulan berturut-turut (Februari mencapai 51,2). Selanjutnya, Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4. Hal ini menunjukkan
keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimis. Selain itu, pertumbuhan kredit
(Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja) masih berada pada level yang tinggi,
masing-masing 9,3 persen, 11,4 persen dan 10,1 persen per akhir Januari.
Demikian pula penjualan kendaraan mobil dan motor secara wholesale (yoy) yang
juga masih melanjutkan pertumbuhan yang tinggi, yaitu masing-masing sebesar
56,3 persen untuk motor dan 7,4 persen untuk mobil.
“Ini merupakan optimism karena
masyarakat, terutama yang menengah, sudah melakukan belanja barang-barang tahan
lama seperti motor atau kendaraan. Ini menggambarkan daya belinya menunjang
kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi. Ini yang akan kita jaga terus,
karena ini yang akan menjadi salah satu fondasi menjaga growth momentum kita
yang sangat baik tahun lalu yaitu 5,3persen,” jelas Menkeu pada Konferensi Pers
APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2023 di Aula Mezanin, Jakarta
(14/03).
Selanjutnya, tingkat inflasi masih
terjaga. Laju inflasi Indonesia masih moderat dibandingkan negara peers.
Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga
terutama di masa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). Ekonomi Indonesia
diperkirakan tumbuh stabil di SP–25/KLI/2023 Kuartal I 2023, sejalan dengan
proyeksi dari berbagai lembaga internasional untuk tahun 2023 yang berada di
rentang 4,7 s.d. 5,0 persen (yoy) untuk tahun 2023.
Di pasar keuangan, kinerja Rupiah dan
pasar SBN terjaga. Dollar Index secara year-to-date (ytd) mulai bergerak positif,
nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023
(menguat 1,3 persen). Selanjutnya, kinerja pasar SBN domestik terjaga didukung
likuiditas domestik yang cukup ample dan mencatatkan inflow secara ytd (Rp33,97
T), sehingga mendorong tren penyempitan spread LCY. Dibanding beberapa negara
EM, posisi yield Indonesia relatif moderat. Namun demikian, dinamika pasar
keuangan dan sentimen global masih perlu dicermati terutama terkait dampak
rambatan atas isu stabilitas perbankan AS.
Tren Belanja APBN hingga Februari 2023
Positif
Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja
negara tercapai sebesar Rp287,8 T atau 9,4 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8 persen
(yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp182,6 T (8,1 persen dari
Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 T dan belanja non-K/L sebesar
Rp106,2 T. Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan
dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/ jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran
bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung
pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.
Selanjutnya, dari sisi Transfer ke
Daerah (TKD), penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2023 telah tersalur sebesar
Rp105,2 T (12,9 persen Pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun
lalu (-4,8 persen (yoy)). Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dana TKD yang
belum tersalurkan dikarenakan masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari
Pemda, serta penyaluran belum masuk jadwal salur. Namun demikian, komponen TKD
lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih
tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba TA 2023. Selain itu, penyaluran
DAK non-fisik juga lebih tinggi dari tahun lalu karena telah diterimanya
rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP):
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan BOP Kesetaraan dari
Kemendikbudristek, serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyaluran
dana desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam
memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Belanja prioritas tetap terjaga, salah
satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang digunakan untuk menyalurkan PBI
JKN untuk 96,8 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri,
serta jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Selain itu, belanja prioritas juga
digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan
pembangunan/rehabilitasi irigasi, serta belanja untuk kawasan padi 2,9 ribu Ha
dan kawasan kedelai 5,9 ribu Ha. Pemerintah juga terus berupaya untuk
memberikan perlindungan sosial melalui berbagai program antara lain Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bansos kebencanaan, bantuan KIP Kuliah,
penyaluran subsidi dan BLT Desa.
Realisasi subsidi hingga akhir Februari
2023 mencapai Rp24,3 T, digunakan untuk memberikan subsidi energi (Subsidi BBM
Minyak Tanah, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik), serta subsidi
non-energi (penyaluran subsidi bunga KUR tahun sebelumnya). Selanjutnya, guna
menekan angka pengangguran, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat melalui
Program Kartu Prakerja yang telah terealisasi sebesar Rp59,0 M hingga akhir
Februari, utamanya digunakan untuk biaya pelatihan bagi 10 ribu orang peserta.
Program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill kompetensi (lebih
besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif).
Dari sisi pembiayaan investasi,
pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan
masyarakat. Pembiayaan investasi dialokasikan sebesar Rp176,3 T, antara lain
sebesar Rp85,3 T (48,5 persen) akan digunakan antara lain untuk mendukung
klaster infrastruktur seperti penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah melalui FLPP. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk
membiayai beasiswa pendidikan dan riset melalui LPDP, serta menyalurkan hibah
untuk pemerintah/lembaga asing di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan
melalui LDKPI.
Penerimaan Pajak s.d. Februari 2023
Masih Kuat
Pendapatan negara melanjutkan kinerja
baik di tahun 2023 dan tumbuh 38,7 persen (yoy). Hingga akhir Februari 2023,
Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp419,6 T atau 17,0 persen dari Target APBN
2023 (Target).
Memasuki bulan Februari, penerimaan
pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp279,98 T atau 16,3 persen dari Target,
tumbuh 40,4 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua
bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi,
aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP. Ke
depannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan
harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan. Namun demikian, optimisme
tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi
implementasi UU HPP.
Hingga akhir Februari 2023, realisasi
penerimaan kepabeanan dan cukai melambat namun on-track, akibat penurunan
penerimaan bea keluar, namun demikian, penerimaan bea masuk masih menunjukan
kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp53,27 T (17,57 persen
dari Target, turun 6,13 persen yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 15,6 persen
(yoy), didorong extra effort pada bulan Januari, kurs USD yang meningkat
dibandingkan tahun lalu, dan Bea Masuk Kendaraan. Selanjutnya, penerimaan Cukai
stagnan antara lain dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan pelunasan HT
produksi bulan Desember 2022, dan efektivitas pengawasan. Sementara, kinerja
Bea Keluar menurun dipengaruhi harga CPO yang sudah termoderasi dan turunnya
volume ekspor komoditas mineral.
Kinerja PNBP hingga akhir Februari 2023
terus mengalami peningkatan, mencapai Rp86,4 T (19,6 persen dari Target) atau
tumbuh 86,6 persen (yoy). Capaian positif ini terutama didorong dari realisasi
pendapatan SDA Migas (14,1 persen dari Target) yang ditopang oleh kenaikan
kurs, SDA non-Migas (45,6 persen dari Target) berkat tingginya HBA dan
berlakunya PP 26/2022, pendapatan KND (9,4 persen dari Target) akibat adanya
dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan PNBP Lainnya (24,5 persen dari
Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.
Pendapatan BLU (7,2 persen dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif
yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan
Rumah Sakit.
Pembiayaan APBN Terjaga dengan Tetap
Prudent, Fleksibel, dan Akuntabel
Pelaksanaan APBN hingga akhir Februari
2023 mencatatkan surplus sebesar 0,63 persen terhadap PDB. Hingga akhir
Februari 2023, realisasi Pembiayaan melalui penerbitan utang mencapai Rp186,9 T
(26,8 persen dari Target). Pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track
sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023. Pengadaan utang dilakukan secara
hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang kondusif serta
memperhatikan posisi kas pemerintah. Strategi pembiayaan melalui utang tahun 2023
dilakukan dengan tetap mengutamakan penerbitan SBN Domestik, serta
mengoptimalkan penerbitan SBN Ritel, sedangkan penerbitan SBN valas digunakan
untuk buffer pembiayaan utang. Selain itu, penerbitan lelang triwulan I 2023
diturunkan menyesuaikan dengan kondisi kas.
Saat ini, kondisi ekonomi global masih
dihadapkan pada peningkatan tekanan geopolitik, tingginya inflasi dan suku
bunga, serta volatilitas pasar keuangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada Kuartal I 2023 diproyeksi tetap stabil, ditopang utamanya oleh
kinerja dari sektor riil dan eksternal serta fiskal dan moneter. Kinerja APBN
hingga Februari 2023 mencatatkan surplus didukung kinerja pendapatan yang masih
kuat dan tren belanja yang positif. Sebagai shock absorber, APBN tetap solid
menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi, dengan tetap waspada dan
melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.
“Dalam negeri ekonomi kita masih sangat baik. Kuartal 1 kita optimis akan tetap terjaga stabil dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tadi didukung dari data-data penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bea cukai. Kinerja APBN di 2023 sampai Februari jauh lebih bagus dibanding Februari tahun lalu. APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Shock yang mungkin terjadi akibat goncangan ekonomi global harus terus kita antisipasi. Untuk itu, APBN akan terus responsif dan fleksibel,” tutup Menkeu.
***
Yustinus Prastowo
Juru Bicara Kementerian Keuangan