Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 500-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung > Artikel
“Indonesia Dari Seberang Batas “Menuju Rawa Berbahaya””
Rini Murbaningsih
Selasa, 26 September 2023   |   182 kali

1.     Identifikasi Lokasi

Negara kita, Indonesia, kaya akan cerita rakyat tentang kehidupan bermasyarkat dan disebarkan dari mulut ke mulut secara turun-temurun dengan bahasa daerah tertentu, bergantung pada asal cerita tulisan itu dan kurang menguntungkan karena orang yang tidak mengerti bahasa daerah setempat tidak dapat menikmatinya. Untuk itu, harus dicari jalan keluarnya, yakni dapat ditempuh dengan cara menerjemahkan dan menceritakan kembali ke dalam bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Melalui cara ini dapat dibaca dan dinikmati oleh kalangan lebih luas.

Mengambil latar di Manda, sebuah lokasi di Papua Nugini yang berada di wilayah perbatasan dengan Indonesia, menggambarkan beberapa kondisi yang ada di pedalaman pulau Papua tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keterbatasan akses dan moda transportasi masih menjadi masalah utama di hampir seluruh wilayah terpencil di Papua yang berada di bawah kedaulatan bangsa Indonesia, tetapi hal itu terjadi pula pada lokasi manda yang nota bene termasuk wilayah Papua Nugini.

Aliran sungai masih menjadi jalur utama transportasi di lokasi yang berada di tengah pulau Papua tersebut. Bentang alam yang luas dengan jumlah penduduk yang masih terbatas menjadikan jarak yang amat panjang di antara wilayah berpenghuni. Alam bebas dengan hutan dan tanaman liar menjadi penghias sepanjang perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain. Tetapi rupanya perubahan kondisi alam yang dirasakan masyarakat kota pun sudah menyentuh area terpencil tersebut dengan berkurangnya jumlah pepohonan.

 

2.     Kondisi Sosio-Kultural

Bumi Papua dalam beberapa dekade melangsungkan hidup berdampingan dengan perselisihan dengan kelompok OPM. Menggambarkan bahwa meskipun masyarakat Manda dan Kuem menghuni wilayah yang relatif berdekatan, akan tetapi cara pandang dan pola pikir mereka tidak sama.

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai dan berupaya mengeksplorasi pembangunan wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini.   

          Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Maraknya perdagangan illegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan human security, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat Indonesia di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

 

 

 

3.     Pembahasan

Idealnya, pembangunan harusnya menyentuh semua lapisan tanpa pengecualian. Termasuk kampung dan kelurahan yang justru harusnya menjadi tulang punggung pembangunan. Hal ini disadari betul oleh pemerintah.

Salah satu program yang saat ini sedang berjalan adalah PROSPPEK-OTSUS atau Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung- Otonomi Khusus. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung, kelurahan dan distrik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan dasar, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Program ini terdiri dari 4 komponen yaitu:

1) memperkuat Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+),

2) meningkatkan kapasitas kader dan aparatur kampung,

3) memperkuat Distrik dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, dan

4) memperkuat kemampuan kampung dalam mendanai pelayanan dasar di tingkat kampung.

Melalui keempat komponen di atas, diharapkan kampung dapat mengelola dan menggunakan anggaran kampung menjadi lebih efektif dan berhasil guna sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan kampung.

PROSPPEK-OTSUS juga terselenggara berkat dampingan dari mitra pembangunan seperti KOMPAK-BaKTI. Bersama mitra pembangunan ini, Sekretariat Bersama PROSPPEK-OTSUS Papua merencanakan dan menganggarkan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang mendukung pelaksanaan PROSPPEK-OTSUS.

Beberapa kegiatan di antaranya seperti pelatihan pengisian data SAIK+. Dalam pelatihan ini, para peserta yang sebagian besar adalah Kader Kampung diberi pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pendataan dan mengisi aplikasi pendataan di kampung. Data adalah komponen utama dalam sebuah program, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Karena itu, proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi salah satu fokus program PROSPPEK-OTSUS.

4.     Simpulan dan saran

Harapannya, kualitas pembangunan dan manusia di Provinsi Papua Barat bisa meningkat, utamanya kualitas Orang Asli Papua. Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan kembali mengaktifkan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) serta Gerakan Bangkit, Mandiri Sejahtera (Gerbangmas),

Kendati demikian, sebelum rencana itu dilanjutkan, Pemprov Papua masih akan melakukan evaluasi terhadap kedua program itu. Dalam artian masih akan dilihat apakah selama ini berdampak positif bagi pembangunan dan masyarakat di kampung-kampung atau sebaliknya.

Saran

·       Program yang merupakan turunan dari Gerbangmas Hasrat Papua ini, akan menekankan pada pemberian jaminan tunai langsung bagi anak-anak asli Papua usia 0-4 tahun diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan

·       Agar implementasi program berjalan maksimal, diperlukan sinergi dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain.



Penulis: Hedaryani (Kasubbag SDM Kanwil DJKN SJB)

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini