Selasa (24/1) Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menyelenggarakan Pelantikan Pejabat Lelang Kelas II di Lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku atas nama Sdri. Santi Br. Kaban, S.H., M.Kn. dan Sdri. Fitriana Eka Yunita, S.H., M.Kn. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid di Aula Lantai 8 Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura untuk Sdri. Santi Br. Kaban dan KPKNL Sorong untuk Sdri. Fitriana Eka Yunita ini dilaksanakan mulai pukul 10.00 s.d. 11.00 WIT.

Pejabat Lelang Kelas II sendiri memiliki wewenang untuk melaksanakan lelang non-eksekusi sukarela di wilayah kerja masing-masing. Pada sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berpesan untuk mendukung terwujudnya lelang yang efektif dan efisien. "Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada Saudari berdua, kiranya Saudari dapat mengoptimalkan kewenangan ini guna mendukung terwujudnya pelaksanaan lelang yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern, dan menjamin kepastian hukum." ujar Bapak Nikodemus Sigit Rahardjo.

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa media daring memberitakan capaian pokok lelang pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah 115 tahun pelaksanaan lelang di Indonesia, Bapak Niko mengatakan bahwa pencapaian kinerja lelang ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia telah membaik. "Pencapaian kinerja lelang ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia pasca dicabutnya PPKM mengalami perbaikan dan melaju ke arah yang positif." uUjarnya.

Capaian yang membanggakan ini tentu saja dihasilkan dari kontribusi berbagai pihak, termasuk tentu saja kontribusi Pejabat Lelang, baik itu Pejabat Lelang Kelas I maupun Pejabat Lelang Kelas II. Dengan gambaran capaian tersebut, Bapak Niko harapkan Pejabat Lelang Kelas II dapat menggali potensi lelang di wilayah kerjanya agar lelang semakin dikenal secara luas di masyarakat sebagai salah satu komponen jual beli yang sah dan diakui oleh negara.

Dalam penutupnya, Kepala Kanwil menambahkan "Perlu saya sampaikan juga, bahwa pada tahun ini, peran Kementerian Keuangan dalam pemberdayaan UMKM dituntut mengalami peningkatan melalui kebijakan program UMKM Kemenkeu Satu dengan tema, 'Kemenkeu Satu Mendukung UMKM tumbuh melalui digitalisasi dan globalisasi menuju Indonesia Maju'.