Kinerja Perekonomian Jawa Tengah Periode s.d 31 Desember 2023

Semarang, 31 Januari 2024 - Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah menyampaikan kinerja APBN wilayah Jawa Tengah periode s.d. 31 Desember 2023 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Muhdi, bersama Kepala Kanwil DJP Jateng I, Max Darmawan, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jateng II, Mochamad Taufiq, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Suaidy, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Yuliadi Purawibawa, dan Local Expert Jawa Tengah Wahyu Widodo.

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi di Jawa Tengah. Namun demikian, APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III 2023 mampu tumbuh sebesar 4,92 persen (y-on-y) dengan tingkat inflasi yang terkendali di penghujung tahun sebesar 2,89  persen (y-on-y) dan 0,21 persen (m-to-m) turun dibandingkan November 2023 sebesar 0,49 persen (m-to-m). Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 137,9 (m-to-m).

Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada Desember 2023 sebesar 117,11 naik dibandingkan November 2023 sebesar 116,29, walaupun Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Desember 2023 sebesar 104,22 sedikit lebih rendah jika dibandingkan November 2023 sebesar 104,38. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan masih tetap terjaga dengan baik.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, merupakan pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan Jawa Tengah di tahun 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 berhasil mencapai Rp111,85 triliun (105,73 persen  dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp108,57 triliun (97,63 persen  dari pagu).

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp49,85 triliun (109,48 persen dari target) tumbuh kuat sebesar 7,44 persen dari realisasi tahun 2022, ditengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai berhasil mencapai Rp55,06 triliun (104,93 persen dari target) dengan kontribusi terbesar diberikan oleh penerimaan cukai sebesar Rp52,85 triliun (105,18 persen  dari target). Adapun realisasi PNBP terjaga tetap positif dengan realisasi Rp6,94 triliun (146,45 persen  dari target). Pencapaian penerimaan yang cukup kuat ini ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat di Jawa Tengah.

APBN 2023 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat. Realisasi belanja Kementerian Lembaga (K/L) berhasil terealisasi sebesar Rp41,89 triliun (94,95 persen dari alokasi). Secara nominal realisasi ini naik signifikan sebesar Rp4,08 triliun (10,78 persen) dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini ditopang dari pemanfaatan automatic adjustment Kementerian/Lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas.

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp107,16 triliun (97,67 persen dari target). Realisasi PAD sebesar Rp33,41 triliun (94,66 persen dari target) mengalami kenaikan sebesar 3,47 persen  (y-on-y). Hal ini mengindikasikan kemandirian fiskal pemerintah daerah semakin baik. Sedangkan TKD telah terealisasi sebesar Rp66,68 triliun (99,39 persen dari target), meningkat sebesar Rp2,43 triliun (3,79 persen ) dibandingkan realisasi tahun 2022 yang mengindikasikan kinerja pengelolaan pemerintah daerah di Jawa Tengah semakin baik.

Pokok-Pokok APBN 2024 Regional Jawa Tengah

APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan sebagai shock absorber yang melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi), sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang berfokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform, serta sebagai instrumen yang mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).

Selain itu, target-target kesejahteraan juga harus dapat tercapai di tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara 5,0 persen sampai dengan 5,7 persen, turunnya gini rasio menjadi 0,374 sampai dengan 0,377, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 sampai dengan 74,02. APBN juga harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang secara nasional pada tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen.

Belanja negara tahun 2024 di Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp111,89 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp42,98 triliun untuk 43 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,92 triliun untuk 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya. Belanja K/L difokuskan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, mendorong subsidi tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pencapaian lapangan kerja. Adapun TKD diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai bantuan sosial.

Tercatat hingga 31 Desember 2023, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp8,06 triliun (99,94 persen dari alokasi) kepada 7.809 desa yang di dalamnya termasuk Program BLT Desa sebesar Rp84,02 miliar kepada 280.076 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk penguatan kesehatan, telah disalurkan Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp16,84 triliun kepada 880 Puskesmas.

Sedangkan untuk penguatan pendidikan, terdapat Bantuan Operasional Sekolah yang telah tersalurkan sebesar Rp5,92 triliun kepada 11,43 juta siswa, BOP PAUD sebesar Rp585,14 miliar kepada 1,86 juta siswa, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp143,05 miliar kepada 180 ribu siswa.

Dukungan program pembiayaan turut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp46,04 triliun kepada 1,43 juta debitur yang terdiri dari KUR Rp44,84 triliun kepada 1,13 juta debitur dan UMi Rp1,19 triliun kepada 301,52 ribu debitur.

Berdasarkan wilayah Kab/Kota, Penyaluran KUR sampai dengan Desember 2023 terbanyak di Kab. Pati dengan jumlah penyaluran mencapai Rp2,56 triliun untuk 60.416 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp136,67 miliar untuk 3.129 debitur. Sedangkan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) terbanyak di Kab. Brebes dengan jumlah penyaluran Rp100,41 miliar untuk 23.726 debitur, dan yang terkecil di Kota Salatiga dengan jumlah penyaluran Rp2,41 miliar untuk 572 debitur.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Pada periode bulan Desember 2023 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp2,01 triliun yang dipergunakan untuk penyediaan tanah untuk Infrastruktur Jalan, Jembatan Irigasi, Jaringan dan Pelayanan Umum Daerah.

Dalam rangka menjaga dan melanjutkan peran APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan fiskal pada 2024 telah disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik. Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, sementara dari sisi belanja negara adalah dengan peningkatan kualitas belanja negara (spending better). Diperkirakan perekonomian Jawa Tengah terus terakselerasi di 2024 nanti. (Siaran Pers Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah)