Semarang, 27 Juli 2023 – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah menyampaikan kinerja APBN wilayah Jawa Tengah periode s.d. 30 Juni 2023 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Muhdi, bersama dengan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Tengah I Ismujiraharjo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Tengah II Mochamad Taufiq, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Y. Suaidy, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Y. Sri Warsiyati, dan Local Expert Universitas Diponegoro Wahyu Widodo.

Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah

APBN tahun 2023 berhasil mendorong perbaikan di berbagai indikator pembangunan Jawa Tengah antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, penurunan tingkat pengangguran, maupun naiknya beberapa indikator kesejahteraan. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I 2023 yang mencatatkan nilai positif sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen yang turun 0,21 persen dibanding September 2022 sebesar 10,98 persen. Meskipun demikian, Gini Rasio Maret 2023 sebesar 0,369 naik 0,003 poin dibandingkan September 2022 sebesar 0,366, namun tetap di bawah nilai nasional sebesar 0,388.

Ditinjau dari data inflasi, pada Juni 2023 di Jawa Tengah berhasil mencatatkan besaran 0,03 persen (m- to-m). Angka inflasi ini turun dibandingkan Mei 2023 sebesar 0,22 persen (m-to-m) serta lebih rendah daripada inflasi nasional sebesar 0,14 persen (m-to-m). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2023 turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 140,6 yang mampu naik lebih tinggi dibandingkan Mei 2023 sebesar 138 maupun IKK Nasional sebesar 127,1.

Sejalan dengan ini, Nilai Tukar Petani (NTP) per Juni 2023 sebesar 109,57 turut meningkat dibandingkan per Mei 2023 sebesar 108,84, meskipun Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Juni 2023 sebesar 106,39 hanya sedikit turun dibandingkan Mei 2023 sebesar 106,58. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan masih tetap terjaga.

Kinerja Fiskal Penerimaan dan Belanja

APBN menunjukkan kinerja yang baik untuk mendukung kinerja ekonomi domestik yang terus mengalami pemulihan, dari sisi belanja, penerimaan dan pembiayaan semua menggambarkan konsolidasi APBN yang sangat kuat, kredibel dan solid. Hal ini tampak pada realisasi pendapatan secara keseluruhan dari APBN dan APBD sampai dengan 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp96,76 triliun (46,29 persen dari target). Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 30 Juni 2023 berhasil mencapai penerimaan Rp49,88 triliun (46,88 persen dari target). Sedangkan realisasi Pendapatan APBD Konsolidasian di Jawa Tengah sebesar Rp46,88 triliun (43,92 persen) yang didominasi oleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKD) dengan proporsi 67,64 persen dari Total Realisasi Pendapatan Daerah.

Realisasi belanja di Jawa Tengah telah mencapai Rp51,61 triliun (35,49 persen dari alokasi) yang terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) pada APBN sebesar Rp15,85 triliun (38,89 persen dari alokasi) dan belanja APBD sebesar Rp35,76 triliun (32,09 persen dari alokasi). Upaya pemerintah untuk terus berkoordinasi kepada K/L maupun pemda untuk meningkatkan kualitas belanja negara berdampak pada realisasi Belanja K/L yang mengalami kenaikan sebesar 8,55 persen (y-on-y). Pemerintah berharap masyarakat mampu memperoleh manfaat dari multiplier effect atas Rp51,61 triliun belanja yang telah terealisasi di Jawa Tengah.

Implementasi APBN bagi Kesejahteraan

APBN diupayakan terus menjadi instrumen utama yang dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Pemerintah telah menetapkan belanja prioritas pada APBN 2023, di antaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat. Tercatat hingga 30 Juni 2023, telah disalurkan Rp82,97 miliar kepada 276,57 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program BLT Desa. Untuk penguatan kesehatan, telah disalurkan Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp10,74 triliun kepada 880 Puskesmas. Sedangkan untuk penguatan pendidikan, terdapat Bantuan Operasional Sekolah yang telah tersalurkan sebesar Rp2,93 triliun kepada 5,46 juta siswa, BOP PAUD sebesar Rp300,49 miliar kepada 939,10 ribu siswa, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp67,43 miliar kepada 79,74 ribu siswa.

Dalam rangka mendukung tujuan desa sebagai subjek pembangunan, peningkatan kapasitas SDM khususnya perangkat desa dan pengelola BUMDes perlu mendapatkan perhatian. Kemenkeu Satu Jawa Tengah bersama Ditjen Perimbangan Keuangan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi melaksanakan kegiatan pendampingan BUMDes. Untuk pertama kalinya pada Juni 2023 telah dilakukan kolaborasi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Ke depannya, secara nasional akan diimplementasikan pula pada 7 Perguruan Tinggi lainnya dengan target output untuk masing-masing Perguruan Tinggi adalah diperoleh 50 BUMDes potensial yang akan dilakukan pendampingan secara intensif.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Tercatat sampai dengan 30 Juni 2023 telah terealisasi hibah sebesar Rp34,70 miliar yang dipergunakan untuk bantuan penyelenggaraan pembangunan rumah susun untuk mahasiswa berupa Hibah Rusunawa untuk UNDIP sebesar Rp14,38 miliar serta peningkatan volume tampungan air, penyediaan air baku dan pengendalian banjir berupa hibah jalan irigasi dan jaringan ke Pemda Jateng sebesar Rp20,07 miliar.

Kinerja Penyampaian SPT Tahunan

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan negara. Terhitung pada periode sampai dengan 30 Juni 2023, kinerja penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di Jawa Tengah menunjukkan capaian sebesar 1.376.431 SPT (97,03 persen) yang terdiri atas SPT Badan sejumlah 103.324 SPT, SPT Orang Pribadi Karyawan sejumlah 1.112.729 SPT, dan SPT Orang Pribadi Non Karyawan sejumlah 160.378 SPT.

Perkembangan Penyaluran Kredit Program

Pemerintah terus mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMi. Dukungan program pembiayaan ini diharapkan meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp18,45 triliun kepada 494.601 debitur, terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp17,91 triliun kepada 353.781 debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp543,31 miliar kepada 140.820 debitur. Berdasarkan wilayahnya, penyaluran KUR terbanyak ada di Kabupaten Pati dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,08 triliun untuk 21.471 debitur, dilanjutkan Kabupaten Banyumas Rp905,21 miliar untuk 19.335 debitur dan Kabupaten Grobogan Rp825,59 miliar untuk 16.546 debitur. Sedangkan penyaluran terkecil ada pada Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp55,65 miliar untuk 1.025 debitur. Untuk penyaluran UMi terbanyak ada di Kabupaten Brebes sebesar Rp49,54 miliar untuk 11.934 debitur, dilanjutkan Kabupaten Tegal Rp37,99 miliar untuk 9.726 debitur dan Kabupaten Banyumas Rp34,98 miliar untuk 9.054 debitur. Sedangkan penyaluran terkecil di Kota Salatiga sebesar Rp857,74 juta untuk 230 debitur.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diperkirakan akan tetap optimis dan terjaga stabil. APBN akan tetap menjadi instrumen yang utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sumber: Siaran Pers Kanwil DJPb Jawa Tengah