Jakarta - Bertempat di ruang rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta, Rabu 28 Januari 2015 diadakan pembahasan Piutang Negara penyerahan dari BPJS Ketenagakerjaan (dh PT Jamsostek). Pembahasan dihadiri oleh wakil  Direktorat PNKNL, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kepala Bidang Piutang Negara, Kepala KPKNL Jakarta III, Kepala KPKNL Jakarta V, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Kepala Bagian Operasional, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kebon Sirih, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Salemba, dan staf yang mengurusi masalah ini. 

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Try Intiaswati mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan dan tindak lanjut pengurusan piutang BPJS Ketenagakerjaan yang telah diserahkan kepada KPKNL Jakarta III dan KPKNL Jakarta V.

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Rizani Usman menjelaskan secara singkat transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan diterbitkannya putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan pengurusan piutang BUMN tidak dapat lagi dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/KPKNL maka terjadi kevakuman dalam penagihan piutang negara PT Jamsostek. PT Jamsostek kemudian meminta bantuan Kejaksaan Agung (selaku Pengacara Negara) untuk melakukan penagihan. Namun dengan terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jamsostek melebur di dalamnya yang merupakan badan hukum dengan tanggungjawab langsung kepada Presiden maka piutang macet BPJS Ketenagakerjaan dapat diurus kembali oleh PUPN/KPKNL.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah  melakukan verifikasi terhadap piutang macet baik yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung maupun yang telah dan akan diserahkan ke PUPN/KPKNL. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih proses pengurusan. BPJS Ketenagakerjaan juga akan melakukan pemisahan unsur piutang kesehatan yang ada pada tagihan BPJS Kesehatan, sehingga pada saat proses pengurusan piutang macet tidak ada lagi unsur piutang kesehatan.

Saat ini terdapat 17 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta. KPKNL Jakarta III yang akan mengurusi piutang macet BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat piutang macet BPJS Ketenagakerjaan pada KPKNL Jakarta V dan setelah diverifikasi akan dilimpahkan ke KPKNL Jakarta III. Pada KPKNL Jakarta III sendiri masih terdapat piutang macet BPJS Ketenagakerjaan. Semua akan diverifikasi ulang dan dilakukan pencocokan data dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta mengharapkan proses verifikasi ulang dapat segera diselesaikan. Hasil verifikasi akan dilakukan rekonsiliasi antar BPJS Ketenagakerjaan dengan Kanwil DJKN DKI Jakarta dan KPKNL 2 (dua) minggu terhitung setelah 28 Januari 2015 sekaligus menentukan langkah-langkah tindak lanjut pengurusannya. Selain itu disepakati bahwa tidak perlu dibuat Nota Kesepahaman (MOU), karena Kantor Pusat DJKN yang akan membuat Nota Kesepahaman proses pengurusan piutang macet dengan Kantor Pusat PBJS Ketenagakerjaan. Untuk memantau dan memastikan program kerja berjalan lancar dan maksimal perlu evaluasi rutin yang akan ditentukan waktunya kemudian.