BANDUNG – Bertempat di GKN Bandung, Direktorat Penilaian DJKN melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Materi RUU Tentang Penilai dengan melibatkan Kanwil DJKN Jawa Barat, DJP, Kanwil BPN, MAPPI, P2PK, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung (25/4). FGD RUU Tentang Penilai diadakan dalam rangka mencapai kesamaan pandangan terkait urgensi kebutuhan akan adanya payung hukum bagi Penilai. Salah satu materi utama dalam FGD ini adalah pembahasan tentang Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN). SIPN merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data dan informasi mengenai penilaian, data transaksi, serta data lainnya yang terkait dengan properti, bisnis, dan sumber daya alam yang diperoleh dari pihak terkait. Direktur Penilaian DJKN - Arik Haryono menyampaikan bahwa dengan adanya rapat dan diskusi ini diharapkan nantinya akan mempunyai kesamaan pandangan terkait SIPN, sehingga dalam pembahasan ke depan sudah mempunyai konsep atau gambaran yang matang. SIPN diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian yang andal, transparan, dan modern. Salah satu tujuan pendalaman materi terkait SIPN adalah dalam rangka persiapan untuk proses di DPR, mengingat saat ini RUU Tentang Penilai telah masuk ke dalam Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2024.