Denpasar - (17/04) Telah dilaksanakan Rapat ALCo Regional tingkat Perwakilan Kementerian Keuangan untuk wilayah Provinsi Bali. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyiapkan teknis penyusunan data dan analisis evaluasi ALCo Regional Provinsi Bali ini untuk periode realisasi sampai dengan 31 Maret 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh perwakilan Kementerian Keuangan se-wilayah Provinsi Bali baik itu Kanwil DJPB Bali, Kanwil Pajak Bali, Kanwil DJKN Balinusra dan Kanwil Bea cukai Bali, NTB dan NTT serta KPTIK  Denpasar.

        Dalam rapat Alco kali ini dipaparkan terkait penerimaan pajak dan PNBP, current issues/isu strategis di tingkat regional Bali dari masing-masing instansi. Adapun bahan pembahasan ini adalah data dan analisis evaluasi ALCo Regional Bali terkait data realisasi pendapatan sampai dengan periode pelaporan bulanan sampai dengan 31 Maret  2023 termasuk  analisis deviasi realisasi terhadap proyeksi dan potensi shortfall atau surplus pendapatan Pajak , Bea Cukai dan PNBP beserta penyebabnya yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian di provinsi Bali.

        Dalam kegiatan ini Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Desak Putu Jeny. Dalam kesempatan ini, Jeny mempresentasikan target PNBP untuk wilayah Provinsi Bali  telah terealisasi sebesar Rp. 9.347.272.498,00( 21,26% dari target). Adapun data realisasi PNBP per Maret 2023 terdiri dari PNBP BMN sebesar Rp. 4.098.895.731,00, PNBP Piutang Negara sebesar Rp. 67.473.341,00 dan PNBP Lelang sebesar Rp. 5.376.774.771,00. Selain itu, dijelaskan juga terkait current issue tentang desa devisa cluster udang Jembrana dan pProyek strategis nasional yang pendanaannya melalui LMAN. Adapun data capaian PNBP yang dihasilkan oleh Kanwil DJKN Bali nusra ini menunjukkan trend kenaikan secara positif dan akan terus dikawal sampai akhir tahun 2023.

        Harapan dengan adanya kegiatan Rapat Komite Alco Tingkat Regional Provinsi Bali dapat memberikan informasi terkait APBN di wilayah provinsi Bali kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik pasca pandemic covid-19.