Denpasar – Rabu pagi (28/9) Bupati Bangli, I Made Gianyar beserta perangkatnya berbondong-bondong mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra). Kehadiran mereka digagas sebagai upaya menjalin kerjasama dengan DJKN terkait penyelesaian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2016 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedatangan Bupati dan rombongan disambut hangat oleh Kepala Kanwil DJKN Balinusra,  Etto Sunaryanto beserta para Kepala Bidang, Kepala Bagian Umum dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja di Aula Lantai III Kanwil DJKN Bali Nusra, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar.

Dengan berpakaian adat asli Bali, pria yang selalu terlihat ramah ini menyampaikan tujuannya menemui Kanwil DJKN Balinusra.

“Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bali khususnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bangli pada Tahun 2016 mendapatkan opini WDP dari BPK RI,” ungkap Made diawal sambutannya. “Untuk itu Saya sengaja membawa serta sejumlah perangkat daerah untuk membangun kerjasama dan menimba ilmu dari DJKN terkait pengelolaan aset pada pemerintahannya yang menjadi acuan BPK memberikan opini tersebut.” pungkasnya.

“Saya harap DJKN khususnya Kanwil Balinusra dapat memberikan pencerahan berupa ilmu dan keahliannya terutama dalam menilai aset yang ada di Kabupaten Bangli agar pemeriksaan BPK dimasa yang akan datang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” tambah Made yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Kepala Kanwil DJKN Balinusra menyambut baik kehadiran Bupati dan jajarannya ini. Etto menjelaskan “Bantuan dan kerjasama antara DJKN dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali khususnya dengan beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten telah dilakukannya dengan upaya yang sama,” tutur Etto.  Etto mencontohkan beberapa Pemkab seperti Karang Asem, Badung dan lain-lain telah melakukan hal serupa dengan hasil yang positif yang dibuktikan dengan pemberian opini WTP dari BPK.

Untuk itu sebagai rasa tanggungjawabnya menjalankan tugas dan fungsi DJKN khususnya pengelolaan kekayaan Negara, Etto mengajak Bupati dan jajarannya untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang menjadikan BPK memberi opini WDP kepada Kabupaten Bangli.

Dalam kesempatan yang sama, Etto yang telah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Balinusra hampir empat tahun ini memaparkan mengenai tusi lain DJKN yang berkaitan erat dengan kegiatan pemerintahan di daerah. “DJKN selain berfungsi sebagai pengelola kekayaan Negara juga dapat melakukan penilaian, pengurusan piutang dan melaksanakan lelang, Sehingga Pemkab Bangli dapat memanfaatkan peran DJKN ini sebagai upaya tata kelola pemerintahan pada Pemkab Bangli yang tertib administrasi dan tertib hukum,” urainya. Etto yang juga merangkap sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Propinsi Bali menggaet Kepala Kantor Wilayah Jenderal Perbendahaan Provinsi Bali, R Wiwin Istanti, untuk hadir guna memberikan ilmu dan pengalamannya terkait tata kelola keuangan guna menambah wawasan kepada jajaran Pemkab Bangli.

Acara dilanjutkan dengan pembicaraan teknis yang membahas pola kerjasama dan rencana kerja antara jajaran Pemkab Bangli dengan para Kepala Bidang Kanwil DJKN Balinusra serta Kepala KPKNL Singaraja. Penulis/Foto:yuan-sumarsono/zul)