Bulungan, Kalimantan Utara (25/2) KPKNL Tarakan melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan terkait target Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Tahun Anggaran 2026 pada 23–24 Februari 2026. Sinergi KPKNL Tarakan, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Utara, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan diharapkan mampu menyelaraskan strategi guna memastikan penyelesaian sertifikasi BMN berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Kepala KPKNL Tarakan, Ahmad Elazar, menyampaikan target sertifikasi Tahun 2026 sebanyak 179 bidang tanah berasal dari Kementerian/Lembaga dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Utara, Ade Chandra, menyatakan dukungan penuh dan komitmen untuk terus memantau progres pelaksanaan sertifikasi dan mengawal penyelesaian kendala di lapangan agar program sertifikasi BMN Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal, tertib administrasi, dan akuntabel.

Selain, mendukung tertib administrasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset dalam laporan keuangan pemerintah, sertifikasi BMN memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset negara serta melindungi dari potensi sengketa dan penguasaan tanpa hak. Sertifikasi BMN menjadi langkah strategis KPKNL dalam memastikan aset negara terlindungi dan terkelola secara profesional. (Seksi Hukum dan Informasi)