Komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif kembali ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya melalui penyelenggaraan Sosialisasi Anti Korupsi dan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Gedung Mandala Bhakti Eka Praja, Pemerintah Kabupaten Gresik, Senin 29 Juni 2026. 

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, perwakilan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, UMKM wilayah Gresik dan media massa Jatim Mandiri Id. Selain itu, peserta yang hadir juga berasal dari unsur penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik, dan Ombudsman Surabaya sebagai salah satu narasumber.

Forum Konsultasi Publik merupakan wadah dialog yang mempertemukan penyelenggara layanan publik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan, menyampaikan masukan, serta membahas berbagai isu pelayanan publik secara terbuka. Tidak hanya membahas standar pelayanan, forum ini juga menjadi sarana evaluasi dan diskusi terkait rancangan kebijakan, implementasi kebijakan, dampak kebijakan, hingga berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala KPKNL Surabaya, Andi Soegiri, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila terdapat komunikasi dua arah yang efektif antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

"Forum Konsultasi Publik menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menyerap aspirasi, dan menemukan solusi bersama atas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masukan dari para pemangku kepentingan sangat penting sebagai bahan perbaikan berkelanjutan," ujarnya. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan yang disampaikan peserta. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pentingnya penyebaran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain membahas pelayanan publik, dalam kesempatan tersebut Andi Soegiri juga menyampaikan sosialisasi antikorupsi sebagai bagian dari upaya penguatan integritas di lingkungan KPKNL Surabaya. Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.

Pesan antikorupsi yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga budaya kerja yang bersih dari praktik gratifikasi, suap, maupun benturan kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan diajak untuk bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan pelayanan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Para peserta menyambut baik penyelenggaraan FKP dan menilai forum semacam ini menjadi ruang yang efektif untuk membangun komunikasi, memperkuat sinergi antarinstansi, sekaligus meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Melalui Forum Konsultasi Publik, masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang lebih luas untuk memberikan usulan, masukan, dan saran. Di sisi lain, penyelenggara layanan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap harapan masyarakat serta mengidentifikasi solusi atas berbagai permasalahan pelayanan yang dihadapi.

Dengan terselenggaranya FKP tahun 2026 ini, KPKNL Surabaya kembali menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Sinergi yang terbangun antara penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan layanan, ahli/praktisi, media massa, dan masyarakat yang diwakili oleh UMKM diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, efektif, dan tepercaya.