Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dalam wilayah kerja Kanwil VIII DJKN Jawa Barat. KPKNL Bogor berlokasi di jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang dikenal sebagai “Kota Hujan” dan dimasa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”.

Sejarah pendirian KPKNL Bogor berawal dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bogor dan Kantor Lelang Negara (KLN) Bogor. Kemudian KP3N Bogor dan KLN Bogor digabung menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN) Bogor yang memiliki cakupan wilayah kerja yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Cakupan wilayah ini kemudian berubah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 dimana wilayah kerja KP2LN Bogor menjadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok.  Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dibentuklah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor menggantikan KP2LN Bogor.

KPKNL Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Adapun fungsi dari KPKNL Bogor adalah melasanakan:

a.   inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan;

b.   registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan kekayaan negara;

c.   registrasi penerimaan berkas, penetapan,m penagihan, pengelolaan barang, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

d.   peyiapan bahan pertimbangan atas permohnan keringanan jangka waktu, dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, seta penyiapan data usulan penghapusan piutang negara;

e.   pelaksanaan pelayanan penilaian;

f.    pelaksanaan pelayanan lelang;

g.   penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara;

h.   pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

i.    pelaksanaaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

j.    pelaksanaana bimbingan kepada Pejabat Lelang;

k.   inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

l.    pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

m.  verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;

n.   pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

Susunan Organisasi KPKNL  Bogor terdiri dari 1 Pejabat Struktural Eselon III, 7 pejabat struktural eselon IV, 10 Pejabat Fungsional, dan 26 Pelaksana

1. Kepala Kantor : Dodok Dwi Handoko

2. Seksi Struktural

a.   Subbagian Umum;

- Kepala : Herriansyah

b.   Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

- Kepala : Wifda Indriani

c.   Seksi Pelayanan Penilaian;

- Kepala : Casrudin

d.   Seksi Piutang Negara:

- Kepala : Sumarno

e.   Seksi Pelayanan Lelang;

- Kepala : Deddi Irianto

f.    Seksi Hukum dan Informasi;

- Kepala : Ellyzabeth Meilina Pratiwi

g.   Seksi Kepatuhan Internal;

- Kepala : Evelyn Linda Susanti

h.   Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelelang:

- Akhmad Abrori

- Ikah Mudrikah Nasution

- April Mopsan Hutabarat

- Indra Prasta Nur Patria

- Yoserizal Fernando

Penilai Pemerintah

- Anggriyan Setiyono

- Siti Mursidah

- Yanuar Rizki Sumardyanto

- Ade Vaskah Hendra Tarigan

Pranata Keuangan

- Ridwan
 

Walaupun KPKNL Bogor menempati gedung yang sudah masuk dalam kategori bersejarah, namun dapat disiasati dengan desain interior dan tata ruang yang baik sehingga tersedia ruang kerja yang memadai serta ruang pelayanan yang nyaman untuk para stakeholder. Dalam rangka menyajikan pelayanan yang terbaik, terdapat Area Pelayanan Terpadu (APT) yang didalamnya terdapat petugas-petugas yang secara khusus disiapkan untuk memudahkan para stakeholder dalam menerima pelayanan meliputi petugas front office, petugas layanan (help desk) dan petugas pendukung (pengamanan). KPKNL Bogor memiliki ruang lelang yang cukup memadai, dengan standar kenyamanan yang baik untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta lelang selama proses lelang berlangsung. Mengingat besarnya antusias permohonan lelang dari stakeholder yang dapat dilihat dari frekuensi lelang yang cukup signifikan, maka untuk penjadualan para pelelang harus bekerja cepat dan terampil baik dalam hal pemeriksaan dokumen maupun dalam membuat penetapan lelang. KPKNL Bogor saat ini mempunyai Aula yang dapat digunakan baik untuk kegiatan internal maupun eksternal, secara internal digunakan sebagai tempat melakukan koordinasi antar pegawai sedangkan secara eksternal digunakan untuk melakukan rapat pembahasan dengan stakeholder yang dilengkapi dengan sarana yang cukup memadai. Disamping itu, masih terdapat fasilitas penunjang lainnya yaitu halaman yang dapat berfungsi sebagai tempat parkir dan sarana olah raga misalnya bola voli atau bulu tangkis, serta terdapat mushola yang bisa menampung pegawai maupun tamu yang akan melakukan ibadah solat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bogor memiliki 4 core business utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Dengan adanya beberapa core business tersebut, menjadikan KPKNL Bogor memiliki hubungan yang erat dengan berbagai macam pengguna layanan antara lain Kementerian/lembaga, Pemda, Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, Badan Pertanahan Negara, Balai Lelang.

“Bersinergi memberikan layanan terbaik” merupakan motto yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas di KPKNL Bogor. Bersinergi dengan cara melakukan kegiatan secara bersama dalam rangka mewujudkan kerja positif yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan layanan terbaik yaitu melakukan pemenuhan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan menghasilkan kepuasan pada seluruh stakeholder dan tentunya akan diikuti dengan pencapaian target-target yang telah ditentukan.