Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dalam wilayah kerja Kanwil VIII DJKN Jawa Barat. KPKNL Bogor berlokasi di jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang dikenal sebagai “Kota Hujan” dan dimasa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”.

Sejarah pendirian KPKNL Bogor berawal dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bogor dan Kantor Lelang Negara (KLN) Bogor. Kemudian KP3N Bogor dan KLN Bogor digabung menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN) Bogor yang memiliki cakupan wilayah kerja yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Cakupan wilayah ini kemudian berubah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 dimana wilayah kerja KP2LN Bogor menjadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok.  Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dibentuklah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor menggantikan KP2LN Bogor.

Walaupun KPKNL Bogor menempati gedung yang sudah masuk dalam kategori bersejarah, namun dapat disiasati dengan desain interior dan tata ruang yang baik sehingga tersedia ruang kerja yang memadai serta ruang pelayanan yang nyaman untuk para stakeholder. Dalam rangka menyajikan pelayanan yang terbaik, terdapat Area Pelayanan Teladan (APT) yang didalamnya terdapat petugas-petugas yang secara khusus disiapkan untuk memudahkan para stakeholder dalam menerima pelayanan meliputi petugas front office, petugas layanan (help desk) dan petugas pendukung (pengamanan). Untuk menunjang pelaksanaan lelang, KPKNL Bogor memiliki ruang lelang yang berkapasitas ± 50 peserta dengan standar kenyamanan yang baik untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta lelang selama proses lelang berlangsung. Untuk tempat melakukan koordinasi antar pegawai maupun untuk melakukan rapat pembahasan dengan stakeholder terdapat 2 (dua) ruang rapat yang memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang proses rapat dan pengambilan keputusan. Bagi Satker yang ingin melakukan koordinasi di KPKNL Bogor, disediakanlah ruang konsultasi. Disamping itu, masih terdapat fasilitas penunjang lainnya yaitu halaman yang dapat berfungsi sebagai tempat parkir dan sarana olah raga misalnya bola voli atau bulu tangkis, serta terdapat musola yang bisa menampung pegawai maupun tamu yang akan melakukan ibadah solat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bogor memiliki 4 core business utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Dengan adanya beberapa core business tersebut, menjadikan KPKNL Bogor memiliki hubungan yang erat dengan berbagai macam pengguna layanan antara lain Kementerian/lembaga, Pemda, Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, Badan Pertanahan Negara, Balai Lelang.

“Bersinergi memberikan layanan terbaik” merupakan motto yang menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas di KPKNL Bogor. Bersinergi dengan cara melakukan kegiatan secara bersama dalam rangka mewujudkan kerja positif yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan layanan terbaik yaitu melakukan pemenuhan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan menghasilkan kepuasan pada seluruh stakeholder dan tentunya akan diikuti dengan pencapaian target-target yang telah ditentukan. Sebagai contoh nyata capaian kinerja KPKNL Bogor adalah sampai di semester pertama 2014 telah tercapainya target lelang dan utilisasi Barang Milik Negara di tahun 2014. Selain capain target tersebut, kualitas pelayanan juga terlihat dari perhitungan IKU rata-rata persentase janji layanan unggulan KPKNL Bogor yang rata-rata di atas 100%.

Pencapaian kinerja yang baik tentunya harus didorong dengan sumber daya manusia yang baik pula. Saat ini KPKNL Bogor memiliki 40 (empat puluh) pegawai yang terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon III, 7 (tujuh) pejabat eselon IV, dan 32 ( tiga puluh dua) pelaksana yang tersebar dalam 6 (enam) seksi dan 1 (satu) subbagian umum. Kepala KPKNL Bogor, Dodo Sukandar, selalu menyerukan kepada para pegawai untuk mengembangkan potensi dirinya dengan cara apapun baik itu melalui diklat ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Selain program diklat, dalam rangka menciptakan pribadi-pribadi yang sehat sehingga sempurna dalam melaksanakan tugas, KPKNL Bogor mengadakan acara olahraga yang rutin dilaksanakan di setiap hari Jumat.

Bogor, kota dimana KPKNL Bogor berada, merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia karena memiliki ragam budaya  dan keunikan yang khas yang menarik untuk dikunjungi. Pada jaman Belanda, Bogor direncanakan sebagai daerah pertanian dan tempat peristirahatan bagi Gubernur Jenderal, untuk itulah dibangun “Istana Bogor” dan “Kebun Raya Bogor” yang merupakan icon utama kota Bogor. Dan saat ini, Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor merupakan salah satu aset negara yang harus dikelola dengan baik dan merupakan salah satu tugas dari KPKNL Bogor untuk melakukan pengawalan dalam pengelolaannya. Hal  menarik lainnya dari Kota Bogor adalah keragaman jenis makanan yang siap memanjakan para pecinta kuliner, dari Toge Goreng, Soto Mie, Laksa Bogor, dan beragam jenis kuliner lainnya akan menjadikan setiap pecinta wisata kuliner ketagihan. Dengan bermacam keunikan dan kekhasan dari kota Bogor inilah yang memberikan semangat bagi KPKNL Bogor dan setiap jajarannya untuk ikut serta menjaga dan melestarikan kekayaan budaya ini.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan ujung tombak utama dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPKNL Bogor sebagai salah satu instansi vertikal dibawahnya pun akan selalu siap melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara dengan baik. Sehingga kekayaan Negara Indonesia akan senantiasa terjaga kelangsungannya.