Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) dan Piutang Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan Aula Lantai 3 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Gedung Keuangan Negara (GKN) I di Denpasar pada Kamis (12/2) dan menjadi wujud nyata penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kepala Kanwil DJKN Balinusra Sudarsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pengelolaan BMD dan Piutang Daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan bernilai tambah bagi daerah.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, namun juga mencakup penguatan kualitas tata kelola secara menyeluruh. DJKN Balinusra siap memberikan dukungan melalui pendampingan, asistensi teknis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah di bidang penatausahaan dan penilaian BMD.

Dalam kesempatan tersebut, Sudarsono juga menyoroti program strategis baru terkait penilaian karbon sumber daya alam (SDA) di Provinsi NTB. Program ini dipandang sebagai langkah inovatif dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan DJKN Balinusra. Ia menegaskan bahwa penatausahaan, appraisal, dan pemanfaatan BMD menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi NTB saat ini. Dengan tata kelola yang semakin baik, aset daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga menekankan bahwa peningkatan kualitas tata kelola BMD akan berdampak langsung pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mendorong adanya program kerja sama pelatihan serta dukungan pembentukan penilai BMD di lingkungan pemerintah daerah guna menjamin profesionalisme dan keberlanjutan pengelolaan aset.

Selain itu, Lalu Muhammad Iqbal turut mengangkat sejumlah isu strategis yang membutuhkan dukungan lintas sektor, antara lain isu KR-BNN serta pengembangan energi hijau (green energy) yang terintegrasi di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Menurutnya, kolaborasi antarwilayah dan antarinstansi menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan ke depan.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini, DJKN Balinusra dan Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola aset dan keuangan daerah yang modern, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. (text by AGS foto by win)