- Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah Pada BLU Tahun 2019
- Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang
- Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Perubahan Pemegang Saham Balai Lelang
- Izin Pindah Alamat Balai Lelang
- Izin Operasional Balai Lelang
- Daftar Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II
- Buku Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa
- Sectoral Risk Assessment (SRA) Balai Lelang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
- Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU Semester I 2019
- Unduh Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid II
- Daftar Alamat Surat Elektronik (eMail) Kedinasan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJKN
- Buku Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN
- Kumpulan Softcopy Brosur Layanan Unggulan DJKN
Perdana di 2021 - Rapat DKO Triwulan IV Tahun 2020
Rabu, 06 Januari 2021
Bersama Bea Cukai Ngurah Rai, KPKNL Denpasar Musnahkan 334 Barang Tegahan
Jum'at, 13 November 2020
Layanan Virtual Untuk Semua, GLV Multi Konsep dari Denpasar
Kamis, 12 November 2020
Hanya 11 Unit di Indonesia, Laku 11x Lipat
Jum'at, 23 Oktober 2020
Penelitian Hukum, KPKNL Denpasar Bahas Aset Rampasan
Rabu, 21 Oktober 2020
Jum'at, 07 Agustus 2020
Jum'at, 07 Agustus 2020
Jum'at, 07 Agustus 2020
Sabtu, 07 Maret 2020
Kamis, 27 Februari 2020
Rabu, 26 Februari 2020
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar merupakan unit pelaksana teknis operasional yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan pelayanan lelang. Kantor ini berada di bawah binaaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderak Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara memisebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderak Kekayaan Negara (DJKN), disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
