Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar adalah kantor operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. KPKNL Denpasar berkedudukan di Jl DR Kusumaatmaja, Renon, Kota Denpasar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Denpasar saat ini dipimpin oleh Wahyu Nendro (Kepala Kantor), dengan 1 (satu) Kasubbag Umum dan 6 (enam) Kepala Seksi, Jabatan Fungsional, serta pelaksana dengan total seluruh pegawai berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang.

Kota Denpasar memiliki luas wilayah sekitar 124 km2 dan merupakan ibu kota Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. KPKNL Denpasar berada pada satu kompleks dengan Gedung Keuangan Negara I (GKN I) bersama Kanwil DJKN Balinusra, Kanwil DJPb Provinsi Bali, KPPN Denpasar, dan KPTIK dan BMN Denpasar. Posisi kantor ini berada di jantung Kota Denpasar dan mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu dekat dengan pusat pemerintahan provinsi dan berada dekat dengan fasilitas olahraga Lapangan Braja Sandi Renon serta tempat rekreasi seperti Pantai Sanur.

KPKNL Denpasar mempunyai 5 (lima) wilayah kerja yang meliputi :

1. Kota Denpasar

2. Kabupaten Badung

3. Kabupaten Tabanan

4. Kabupaten Gianyar

5. Kabupaten Klungkung

Guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik, KPKNL Denpasar menanam motto “CERMAT” dimana merupakan akronim dari: Cepat, Efektif, Ramah, Mudah, Andal dan Terpadu. Cepat berarti batas waktu pelayanan diselesaikan secara cepat sebagaimana telah ditentukan dalam SOP. Efektif maksudnya adalah pelayanan diberikan secara tepat. Ramah artinya pelayanan harus dibarengi dengan sikap dan perilaku yang ramah dan sopan. Mudah artinya sistem dan prosedur pelayanan diberikan dengan mudan dan transparan sesuai SOP. Andal artinya seluruh pegawai memiliki kapasitas yang andal dalam memberikan pelayanan. Terpadu maknanya adalah bahwa  pelayanan yang diberikan oleh masing-masing maupun seluruh seksi merupakan satu kesatuan bentuk pelayanan KPKNL Denpasar.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertipikasian Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah untuk mempercepat proses sertipikasi BMN berupa tanah. BMN yang telah bersertipikat dapat segera ditetapkan penetapan status penggunaannya (PSP). PSP ini merupakan pintu gerbang bagi pengelolaan BMN yang lain. BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya, dapat dilakukan upaya pengelolaan lainnya seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, BGS, BSG, dll, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan percepatan sertipikasi BMN berupa tanah ini adalah perlunya kerja sama dan koordinasi yang baik dari Pengelola, Pengguna Barang, dan BPN, karena hanya dengan koordinasi yang baik, diharapkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum seperti yang menjadi cita-cita bersama dalam pengelolaan BMN dapat segera terlaksana.