Denpasar, 15 Juli 2026 – Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Kepolisian Daerah (Polda) Bali melaksanakan kegiatan studi tiru pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut Bagian Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Birorena Polda Bali AKBP Komang Ayu Astini, S.E., M.M serta perwakilan dari Biro SDM Polda Bali, Polres Buleleng, Polres Gianyar dan Polres Tabanan.

Rombongan disambut oleh Kepala KPKNL Denpasar, I Ketut Arimbawa beserta jajaran. Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Denpasar menyampaikan apresiasi atas kunjungan studi tiru yang dilaksanakan oleh Polda Bali sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas ditentukan oleh peran pimpinan sebagai role model, serta penguatan pola pikir (mindset) dan komitmen bersama seluruh pegawai dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, KPKNL Denpasar memaparkan tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mulai dari pemenuhan enam area yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi inovasi layanan KPKNL, internalisasi pembangunan ZI WBBM, serta pelaksanaan public campaign dan penguatan dukungan pembangunan ZI WBBM kepada para pemangku kepentingan eksternal. Rangkaian kegiatan ditutup dengan office tour ke Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Denpasar.

Melalui pelaksanaan studi tiru ini, diharapkan berbagai inovasi dan strategi pembangunan Zona Integritas yang telah diterapkan dapat menjadi referensi dalam upaya penyempurnaan sistem pelayanan publik yang semakin berkualitas, sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.