Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melaksanakan Sosialisasi Antikorupsi bertajuk “DJKN Bersinergi, Kuatkan Integritas” pada Senin (13/05) bertempat di Kantor Pusat DJKN. Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyampaikan materi penguatan budaya integritas di lingkungan Kemenkeu kepada para pegawai DJKN.

Rionald memaknai bahwa integritas pada akhirnya diri sendiri karena setiap orang sudah ditanamkan nilai-nilai dari kecil, hanya saja perjalanan hidup seseorang kemudian memberikan nilai-nilai yang lain. “Untuk saya, integritas itu adalah bagaimana kita semua kembali mengaca kepada diri sendiri. Karena sebetulnya menurut saya kita semua tahu kok.”

Lebih lanjut Rionald memaknai integritas dalam bentuk independen, dalam arti tidak harus diatur dengan undang-undang atau peraturan, karena pada dasarnya kita mengerti kapan kita bertindak independen atau tidak. Namun demikian, Rionald mendukung adanya pedoman terkait integritas karena tafsir antar satu orang dengan lainnya dapat berbeda.

Menyinggung tentang Survey Penilaian Integritas (SPI), Rionald menegaskan bahwa SPI terdiri dari perbuatan orang per orang sehingga apa yang dilakukan oleh para pegawai lah yang membentuk SPI DJKN. Rionald berharap bahwa seluruh pegawai DJKN akan menjadi pembentuk yang mendorong kontribusi kepada nilai yang lebih baik.

Penguatan integritas dan penanganan benturan kepentingan juga perlu didukung dengan penguatan lini pertama (pelaku utama) melalui peningkatan kompetensi lini utama dan juga monitoring karena lini pertama memiliki peran yang sangat vital. Di sisi lain, pegawai DJKN dapat melaporkan pada saluran resmi apabila terdapat pemberian gratifikasi atau hal terkait lainnya.

Pada pesan penutupnya, Rionald menegaskan bahwa menginginkan nilai SPI membaik adalah sesuatu yang benar tetapi yang lebih penting dari nilai tersebut adalah apa yang kita lakukan. “Buat saya justru yang lebih penting itu apakah kita berubah,”

Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi merupakan salah satu wujud komitmen DJKN dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dengan demikian diharapkan pegawai DJKN memiliki pemahaman yang komprehensif terkait integritas dan budaya antikorupsi untuk kemudian menjadi karakter dan nilai yang dianut seluruh pegawai.

(MYP/AIN)