Jakarta, 09/09/2022 - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengunjungi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam rangka Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 pada Kementerian Keuangan RI c.q DJKN. Penilaian ini merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhirnya berupa Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh ORI merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan untuk penilaian tahun 2022 akan dilaksanakan pada 50%  dari 49 layanan.

Melalui Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 ini, diharapkan dapat mendorong DJKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Selain itu, diharapkan juga adanya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada unit pelayanan publik di DJKN.