Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Kilas Peristiwa DJKN
Di Tengah Pandemi Covid 19, Pemerintah Ajak Praktisi Government PR Sampaikan Pesan Positif Kepada Masyarakat
Esti Retnowati
Kamis, 14 Mei 2020 pukul 14:22:11   |   10000 kali

Jakarta - Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menimbulkan berbagai dampak di kehidupan masyarakat, tidak hanya bagi kesehatan, tapi juga kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Sejak 15 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja, sekolah dan beribadah dari rumah guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menuntut individu maupun organisasi untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan. Pertemuan yang biasa dilakukan dengan cara tatap muka, kini harus dilakukan melalui media digital. Masyarakat semakin terbiasa dengan gadget dan terbiasa dengan yang dinamakan work from home, pembelajaran online dan kegiatan lain yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital.

 

Bagaimana cara seorang public relation atau humas dalam merespon hal yang akan menjadi “new normal” ini? Hal ini dibahas pada Webinar Public Relation (PR) Meet Up #22 yang diinisiasi oleh PR Indonesia. Webinar yang mengangkat tema “Krisis Covid-19 dan Tantangan Setelahnya; Bagaimana Seharusnya Kerja PR?” ini diadakan pada Rabu, (13/05) melalui aplikasi Zoom.

 

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Widodo Muktiyo yang merupakan salah satu tim gugus tugas penanganan Covid-19 dalam pemaparannya menjelaskan bagaimana seharusnya peran Humas pemerintah saat ini. Menurutnya, Humas perlu mengimplementasikan Komunikasi Publik melalui Juru Bicara di setiap instansi di tengah krisis.

 

Selain itu, adanya fenomena “tsunami informasi” dimana masyarakat lebih banyak memegang gadget akibat diterapkannya pembatasan sosial, menantang kinerja Humas untuk menyampaikan informasi yang benar dan layak kepada masyarakat. “(Kemudian –red) kita evaluasi, bagaimana informasi diterima masyarakat di tengah fenomena tsunami informasi,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Widodo mengatakan bahwa saat ini Humas pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengatur, tetapi juga harus turut menyebarkan informasi melalui konten di media sosial. Ia mengajak seluruh peserta webinar untuk menyampaikan pesan positif kepada masyarakat. “Mari kita membangun narasi tunggal melawan Covid-19 dengan menyampaikan pesan-pesan positif, gotong royong, disiplin diri dan menghilangkan ego-ego kepentingan serta selalu optimis,” imbuhnya.

 

Ia juga mengatakan pentingnya peran PR atau Humas di masa krisis untuk menyebarkan informasi positif di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini karena Government PR atau Humas pemerintah merupakan pihak yang menggerakkan pesan dan informasi. Ia mengajak seluruh PR dan Humas pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi di masyarakat. “Mari kita bersama-sama memainkan orkestrasi komunikasi supaya kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Sebab masalah Covid-19 ini, masalah pesan yang kemudian dimengerti oleh publik secara kognisi, kemudian publik punya efek afeksi sehingga kemudian mendisiplinkan diri menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

 

Mendukung pernyataan Widodo, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian PUPR Krisno Yuwono mengatakan bahwa saat ini Humas di Kementerian dapat membantu memberikan informasi positif kepada masyarakat melalui media sosialnya. Menurut Krisno, terdapat dua jenis yang dapat disampaikan Humas kepada masyarakat, yaitu informasi yang bersifat edukatif dan informasi yang bersifat menghibur. “Saat ini, humas dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat konten positif, untuk mengurangi tingkat stres masyarakat,” ujarnya.

 

Sebelum membuat konten publikasi, dengan lugas Presiden Director of IPM PR Maria Wongsonagoro menyarakankan praktisi Humas untuk memperhatikan beberapa hal dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada publik agar lebih efektif, yakni dibutuhkannya kebijakan atau pengarahan yang kuat dari pimpinan organisasi atas pesan-pesan yang akan disampaikan ke publik, sistem prosedur komunikasi organisasi atau panduan komunikasi terhadap suatu isu dan krisis, dan tim humas yang berkompeten untuk menunjang komunikasi yang efektif selama krisis. Selain itu, perlu adanya strategi komunikasi yang tepat sehingga pesan-pesan organisasi sampai kepada publik. Ia berharap, semua proses tersebut dapat membantu tim humas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal. (ts/es – Humas DJKN)

Foto Terkait Kilas Peristiwa
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini