Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melakukan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas di ruang aula Kanwil pada Rabu (27/11/2019).

Acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi pencanangan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Ferdinan Lengkong, didampingi oleh seluruh jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan KPKNL Banjarmasin.

Adapun undangan dan stakeholder yang turut berpartisipasi dalam acara penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas ini adalah dari KPK, BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Kanwil Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini berkaitan dengan keikutsertaan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada lomba Kanwil Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Meskipun demikian,  Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Ferdinan Lengkong, menegaskan bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas bukanlah formalitas belaka, melainkan komitmen jajaran Kanwil dan KPKNL Banjarmasin untuk bekerja lebih baik dan semakin baik untuk dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sejauh ini Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah beserta seluruh jajarannya yaitu KPKNL Pangkalan Bun, KPKNL Palangka Raya, dan KPKNL Banjarmasin telah meningkatkan peran Kepatuhan Internal, membuka layanan pengaduan masyarakat atas tindakan korupsi, dan pencanangan pembangunan Zona Integritas ini sendiri.

Dalam birokrasi yang efektif dan efisien, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah beserta seluruh jajarannya, telah menerapkan perbaikan SOP layanan unggulan, membangun komunikasi untuk bersinergi dengan stakeholder, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas feedback dan masukan dari stakeholder atas kegiatan yang dilakukan. Di samping itu, terkait peran Kanwil selaku pembina  telah melakukan pembinaan melalui Video Conference, selektif terhadap perjalanan dinas, serta gerakan hemat energi yang secara berkala telah dilaporkan.

Adapun dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah beserta seluruh jajarannya, berusaha untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder sebaik mungkin dengan menjalankan peraturan terkait pelimpahan kewenangan kepada KPKNL agar dapat memberikan percepatan dalam pelayanan. Kami juga membangun inovasi-inovasi untuk dapat memberikan percepatan dalam layanan agar berkualitas antara lain inovasi Lakas PSP untuk percepatan layanan Penetapan Status Penggunaan yang akan segera di-launching. (Seksi Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah)