1.

Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) dan/atau Pelaksana Harian (Plh.) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

2.

Penyelesaian Revisi DIPA Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran

3.

Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Setahun dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

4.

Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Bulanan Pegawai

5.

Penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dengan Nilai Perolehan sampai dengan Seratus Juta Rupiah Per Unit/Satuan

6.

Penerbitan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara

7.

Pemeliharaan Barang Milik Negara Satker Kantor Pusat DJKN

8.

Layanan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Pusat DJKN

9.

Penyiapan Sarana dan Prasarana sebagai Dukungan Kegiatan Kantor Pusat DJKN

10.

Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

11.

Pengadministrasian Surat Keluar

12.

Pengelolaan Pengaduan

13.

Penanganan Laporan Gratifikasi

14.

Penerbitan Surat Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasanan

15.

Penerbitan Surat Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri

16.

Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai berupa Pendidikan dan Pelatihan (diklat)

17.

Pelayanan terkait Kealumnian PKN STAN bagi Pegawai DJKN

18.

Pelayanan Magang Mahasiswa di Lingkungan DJKN

1.

Penerbitan Keputusan Pemberhentian/Pengangkatan Ketua dan/atau Anggota PUPN Cabang oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan

2.

Pemberian Delegasi untuk Melantik atau Mengambil Sumpah Jabatan Ketua dan/atau Anggota Panitia Cabang

3.

Penerbitan Salinan Keputusan Pemberhentian/Pengangkatan Ketua dan/atau Anggota PUPN Cabang oleh Ketua PUPN Pusat atas nama Menteri Keuangan

1.

Peruntukan Barang Milik Negara (BMN) eks Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara

2.

Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara

3.

Penerbitan Keputusan Pencegahan, Perpanjangan Pencegahan atau Pencabutan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia

1.

Konsultasi Pengelolaan Investasi Pemerintah, Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Kekayaan Daerah Dipisahkan

2.

Pengajuan Penetapan KMK tentang Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)

1.

Pelaksanaan Penilaian Berdasarkan Permohonan Penilaian dari Pengelola BMN

1.

Penerbitan KMK Perpanjangan Masa Jabatan PL II

2.

Pemberian Izin Operasional Balai Lelang

3.

Sosialisasi Peraturan Lelang kepada Balai Lelang, PL II, dan Pengguna Jasa Lelang

4.

Pemberian Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Lelang melalui Webform HaloDJKN

1.

Penelaahan dan Penyiapan Bahan Masukan dalam Rangka Perumusan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang

2.

Penerbitan Surat Kuasa Khusus

3.

Pemberian Layanan Informasi Melalui Tatap Muka di Area Pelayanan Terpadu (APT)

4.

Pemberian Layanan Informasi dan Pengaduan Melalui Call Center Halo DJKN

5.

Pemberian Layanan Informasi dan Pengaduan Melalui Surat Elektronik dan Webform Halo DJKN

6.

Pelayanan Permintaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJKN

7.

Pelayanan Penanganan Keberatan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJKN

1.

Pengembangan Sistem Aplikasi

2.

Konsultasi Terkait Mekanisme Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pelelang

3.

Konsultasi Terkait Mekanisme dan Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pelelang

4.

Konsultasi Terkait Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan Fungsional Pelelang

5.

Pemberian Bimbingan Teknis Terkait Pembinaan JFPLB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

6.

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

7.

Penerbitan Surat Rekomendasi Kebutuhan JFPLB pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

8.

Penerbitan Surat Persetujuan Pemberhentian dari JFPLB pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

9.

Pemberian Bimbingan Teknis Terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

10.

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

11.

Penerbitan Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

12.

Penerbitan Surat Persetujuan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

1.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
Persetujuan/Penolakan Pemindahtanganan berupa Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang

2.

Bidang Penilaian
Pelaksanaan Penilaian Properti oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Kanwil DJKN

3.

Bidang Piutang Negara
Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah

4.

Bidang Lelang
Pemberian Bimbingan Teknis Lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II

1.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

2.

Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

3.

Pelaksanaan Penilaian Properti oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL

4.

Persetujuan/Penolakan Permohonan Keringanan Utang

5.

Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)

6.

Penetapan Jadwal Lelang

7.

Pelaksanaan Lelang

8.

Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL)

9.

Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang

10.

Penyetoran Hasil Bersih Lelang Kepada Penjual/Kas Negara Melalui Bendahara Penerimaan

11.

Penerbitan Salinan Risalah Lelang