Dalam praktik hubungan hukum antara negara sebagai kreditur dan pihak ketiga sebagai debitur (baik perseorangan maupun organisasi), keberadaan barang jaminan memegang peranan penting sebagai alat pemenuhan kewajiban pembayaran piutang negara. Negara, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), berwenang mengelola piutang negara yang diserahkan pengurusannya oleh penyerah piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana Diubah dengan 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, barang jaminan merupakan harta kekayaan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang. Barang jaminan yang diserahkan dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tujuan barang jaminan ini tentunya sederhana, yaitu jika debitur gagal melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka DJKN melalui PUPN memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan baik, mulai dari proses sita hingga pelelangan. 

Pada beberapa kasus, status hukum atas barang yang dijaminkan tidak selalu jelas dan pasti. Terdapat beberapa kondisi dimana barang yang dijadikan sebagai jaminan ternyata juga telah dijaminkan pada pihak lain. Dalam kasus lain, barang jaminan berupa bukti kepemilikan tanah yang dijaminankan ternyata tidak tercatat secara resmi, atau bahkan kepemilikannya juga diperdebatkan karena diakui oleh pihak lain. Bayangkan jika Anda meminjamkan uang kepada seseorang dan diberikan bukti kepemilikan rumahnya sebagai jaminan. Namun saat Anda hendak mengambil alih rumah tersebut ketika peminjam tidak memenuhi kewajibannya, tiba-tiba muncul pihak lain yang juga menyatakan klaim kepemilikan atas rumah tersebut. Seperti itulah yang akan terjadi pada negara jika barang jaminan piutang negara tidak memiliki kepastian status hukum. Kepastian status hukum barang jaminan negara sangat penting untuk menjamin bahwa hak negara terlindungi dan proses penagihan piutang negara berjalan efektif. Tidak hanya menjamin perlindungan hak negara, kejelasan status hukum juga memberikan kepastian penyelesaian utang bagi debitur dan penyerah piutang. 

Berbagai kendala yang dapat menghambat terjaminnya kepastian status hukum barang jaminan antara lain: 

Untuk mewujudkan kepastian hukum atas barang jaminan piutang negara, kiranya diperlukan sinergi antar pihak dan berbagai langkah strategis, seperti: 

Kepastian hukum atas barang jaminan piutang negara merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas negara sebagai kreditur dan menegakkan prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara negara dan warganya. Tanpa kepastian hukum, pemulihan piutang negara akan terganggu dan berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat sistem regulasi, memperbaiki tata kelola, dan memastikan semua pihak yang terlibat memahami perannya masing-masing. Sinergi atas hal tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola piutang negara yang lebih baik ke depan. 

Penulis: Silvi Rahmayenti Hasibuan, pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.