Gorontalo – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo bersama Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Boalemo dan Kejaksaan Negeri Pohuwato menyelenggarakan lelang barang rampasan hasil tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi secara serentak pada Rabu (12/08) secara online melalui tautan www.lelang.go.id bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dan dihadiri oleh Asisten Pemulihan Aset (ASPEMA) Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Muhammad Hasan Pakaja, S.H., M.H. dan jajaran Bidang Pemilihan Aset Kejaksaan Tinggi Gorontalo, serta perwakilan dari masing-masing Kejaksaan Negeri.

Penyelenggaraan lelang serentak barang rampasan negara ini merupakan wujud nyata sinergi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penegakan hukum yang menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya pemulihan aset negara. Sinergi antarlembaga ini menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan pengelolaan aset negara yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Sama seperti seluruh jenis lelang yang diselenggarakan oleh negara, pelaksanaan lelang barang rampasan ini dilakukan secara resmi dan terbuka untuk umum melalui mekanisme open bidding. Prinsip keterbukaan ini menjamin proses lelang yang transparan, akuntabel, serta memberikan peluang yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Hasil lelang disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bermuara pada kepentingan masyarakat.

Jumlah barang rampasan negara yang dilelang sebanyak 29 lot, yang terdiri atas berbagai jenis barang rampasan negara, mulai dari telepon genggam, kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, biji emas, hingga excavator.

Dalam pelaksanaan lelang serentak barang rampasan negara ini, terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Hal tersebut tercermin dari harga pokok lelang tercipta sebesar Rp716.824.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 124,45% dibandingkan nilai limit dan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Bea Lelang[YII1]  yang didapatkan sebesar Rp21.504.720.00 yang akan disetorkan ke kas negara.

Bagi peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang, pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL) akan dilakukan melalui nomor rekening yang telah didaftarkan. Pemenang lelang diberikan waktu untuk melakukan pelunasan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang, yaitu paling lambat tanggal 20 Agustus 2026.

Penyelenggaraan Lelang Serentak Barang Rampasan Negara turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan ini menegaskan sinergi DJKN dan Kejaksaan dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal, mendukung penegakan hukum, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.