|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2019
|
Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kepatuhan Terhadap Balai Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019
|
Balai Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019
|
Pejabat Lelang Kelas I |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2018
|
Tata Cara Permohonan Dan Dokumen Persyaratan Lelang Dengan Objek Berupa Hak Menikmati Barang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018
|
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018
|
Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Di Lingkungan DJKN |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-4/KN/2018
|
Pengiriman Laporan Lelang Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2017 tentang Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2018
|
Pengendalian Gratifikasi Terkait Perjalanan Dinas, Honorarium Narasumber, dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Berasal Dari Pihak Lain Di Luar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018
|
Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.06/2017
|
Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang |
Lihat Detail
|
