(Tasikmalaya, 10 mei 2023) Kolaborasi KPKNL Tasikmalaya, Kanwil DJKN Jawa Barat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam WEBINAR ANTI KORUPSI dengan Topik: "Penguatan Integritas Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Prima" telah berhasil dilaksanakan pagi hingga siang tadi.

Acara dibuka Oleh MC, Rochis Nur Nusroh Pelaksana Seksi HI KPKNL Tasikmalaya. Kemudian dibuka oleh Kepala KPKNL Tasikmalaya, Thamrin selaku Welcome Speech dan di siarkan langsung melalui Zoom Meeting dan Live Youtube KPKNL Tasikmalaya. Webinar ini diisi juga oleh Tavianto Noegroho Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku Keynote Speech.

Selanjutnya Narasumber Kak Alfiana Rachmawati selaku Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan materi yang telah disiapkan kepada peserta yang telah bergabung pada zoom maupun live youtube.

Kak Fia, memaparkan materi diawali dengan memperkenalkan KPK berupa Tupoksi, Struktur Kelembagaan, Strategi Pemberantasan KKN, Pencegahan dan Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan oleh KPK. Selanjutnya Kak Fia juga menjelaskan Korupsi itu Apa, Jenis, dan Dampaknya.
Pada materi terakhir Kak Fia memaparkan materi "Integritas Kuat, Pelayanan Prima" sesuai dengan latar belakang panitia dan peserta yang berasal dari Kementerian dan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Webinar ini berhasil menjaring >250 peserta Pegawai Se-DJKN dan stakeholder DJKN Jawa Barat melalui Zoom Meeting dan Sekitar 50 peserta melalui Youtube Live.  Webinar ini semakin meriah karena beberapa peserta memberikan tanggapan terkait Integritas dan Pelayanan Prima yang berjalan di Kantornya. Adapula yang menanyakan lebih lanjut terkait Fungsi pendidikan di lingkungan KPK yang memerlukan keterlibatan fungsi yang lain.

Diharapkan dengan adanya webinar ini dapat memberikan kesadaran Integritas yang baik kepada Pelayan Publik dan Pemangku Kepentingan dalam Kementerian dan lembaga yang melayani masyarakat. Selain itu masyarakat yang mendapat pelayanan dapat bersinergi dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana KKN yang terjadi di Kementerian dan Lembaga. (Iqbal Firdaus)