Serang, 16 September 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Banten menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan tema “Dari Aspirasi Menjadi Aksi untuk Layanan yang Lebih Baik”.

Forum yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi ruang bagi DJKN untuk mendengarkan langsung masukan, kebutuhan, kritik, dan harapan masyarakat serta para mitra kerja. Berbagai aspek layanan, mulai dari pengelolaan kekayaan negara, lelang, penilaian, hingga mekanisme pengaduan, menjadi bagian dari pembahasan.

Kepala Kanwil DJKN Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih, menyampaikan bahwa pelayanan publik harus dilihat tidak hanya dari sisi penyelenggara, tetapi juga dari pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Setiap masukan adalah bahan untuk berbenah, dan setiap tindak lanjut adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat.”

Karena itu, hasil FKP tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Setiap masukan akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang lebih konkret, lengkap dengan langkah perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaiannya.

FKP juga menghadirkan tiga perspektif dalam penguatan layanan DJKN, yaitu bidang lelang, penilaian, dan pelayanan publik. Pembahasan menekankan pentingnya kepastian proses, profesionalisme, transparansi, serta pengalaman pengguna layanan yang mudah dan jelas.

Selain itu, forum menjadi momentum memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Kejaksaan Tinggi Banten mendorong penguatan kerja sama dalam pelaksanaan lelang dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sementara BPN Provinsi Banten menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengamanan dan pemberian kepastian hukum atas aset negara.

Melalui FKP 2026, Kanwil DJKN Banten bersama KPKNL Serang, KPKNL Tangerang I, dan KPKNL Tangerang II terus mendorong pelayanan yang mudah, transparan, responsif, profesional, dan akuntabel.

Bagi DJKN, mendengarkan masyarakat bukanlah akhir dari sebuah forum, tetapi menjadi awal untuk melakukan perbaikan. Aspirasi dihimpun, kebutuhan dipetakan, masukan ditindaklanjuti, dan hasilnya diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.