SERANG (29/9) — Kekayaan negara tidak hanya tercatat sebagai angka dalam neraca, tetapi menjadi amanah yang harus dikelola secara tertib, optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja pengelolaan kekayaan negara di Provinsi Banten hingga Agustus 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih, menyampaikan capaian tersebut dalam kegiatan Konferensi Pers APBN Kita Regional Banten yang dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams pada 29 September 2026. Pengelolaan kekayaan negara tersebut mencakup Barang Milik Negara (BMN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lelang, piutang negara, serta penilaian kekayaan negara.

Hingga Agustus 2026, PNBP dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara tercatat sebesar Rp65,09 miliar atau mencapai 69,63 persen dari target tahunan. Meski mengalami kontraksi sebesar 20,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejumlah sektor tetap menunjukkan kinerja positif, terutama pada sektor lelang dan pengelolaan BMN.

Pada sektor lelang, PNBP tercatat sebesar Rp31,31 miliar atau 61,54 persen dari target tahunan. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 10,86 persen dibandingkan Juli 2026. Sementara itu, pokok lelang mencapai Rp1.007,07 miliar atau 58,29 persen dari target tahunan. Sebanyak 76 persen pelaksanaan lelang dilakukan melalui sistem e-Auction, yang menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam menghadirkan proses lelang yang semakin terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Dalam pengelolaan BMN, capaian PNBP mencapai Rp33,66 miliar atau 144,35 persen dari target sampai Agustus 2026. Adapun nilai BMN di Provinsi Banten mencapai Rp129,32 triliun, atau sebesar 1,83 persen dari total BMN nasional. Aset tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kontribusi BMN juga terlihat dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten. Hingga Agustus 2026, kontribusi BMN untuk PSN mencapai Rp68,48 miliar, antara lain untuk sektor Air Baku, Bendungan Karian, dan Jalan Tol Serang–Panimbang.

Selain pengelolaan aset, kegiatan penilaian kekayaan negara terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang akuntabel. Hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 319 laporan penilaian dengan 27.946 objek, yang didominasi oleh objek properti dan BMN.

Pengelolaan kekayaan negara juga mencakup penyelesaian aset hasil penegakan hukum. Pada Agustus 2026, Kanwil DJKN Banten bersama Kejaksaan Tinggi Banten melaksanakan Lelang Serentak yang melibatkan tujuh satuan kerja Kejaksaan Negeri. Sebanyak 140 objek dengan estimasi nilai lebih dari Rp4,7 miliar dilelang melalui lelang.go.id, dan hasilnya disetorkan ke kas negara.

Selain itu, sinergi juga dilakukan bersama Kanwil DJBC Banten melalui kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMMN) dan barang bukti hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 41,28 juta batang hasil tembakau dan 1.739,1 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dimusnahkan dengan nilai sekitar Rp62,27 miliar.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan negara tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga, mengoptimalkan, serta memastikan aset negara memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan.

Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, Kanwil DJKN Banten bersama tiga KPKNL (KPKNL Tangerang I, KPKNL Tangeran II, dan KPKNL Serang) di wilayah kerjanya terus mendorong pengelolaan aset negara agar berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.