Serang, 23 Juni 2026 – Kinerja pengelolaan kekayaan negara di Provinsi Banten hingga 31 Mei 2026 menjadi salah satu capaian yang dipaparkan dalam Press Conference APBN Regional Banten (Kemenkeu Satu Banten)  yang diselenggarakan secara daring melalui Microsoft Teams. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih, menyampaikan perkembangan pengelolaan aset negara, lelang, piutang negara, serta penilaian kekayaan negara yang berperan penting dalam mendukung penerimaan negara dan penyelenggaraan layanan publik.

Menurut Santi, aset negara tidak hanya merupakan kekayaan yang harus dijaga nilainya, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan, pelayanan pemerintah, dan berbagai program prioritas nasional. Mulai dari tanah, gedung perkantoran, jalan, jaringan irigasi, hingga berbagai fasilitas negara lainnya, seluruhnya merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Hingga akhir Mei 2026, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara di wilayah Banten tercatat mencapai Rp33,43 miliar atau 35,76 persen dari target tahunan. Kontribusi terbesar berasal dari sektor lelang yang menghasilkan penerimaan sebesar Rp19,14 miliar. Meskipun secara tahunan mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan negara tetap menjadi salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara.

Dalam lima tahun terakhir, tren penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang positif. Optimalisasi layanan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 dan Portal Lelang Indonesia versi 2 turut mendorong peningkatan kualitas layanan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Pada sektor lelang, kinerja hingga Mei 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penerimaan negara dari lelang mencapai Rp19,14 miliar atau 152 persen dari target periode berjalan. Sementara itu, nilai pokok lelang tercatat sebesar Rp635,64 miliar atau 36,79 persen dari target tahunan, dengan kontribusi terbesar berasal dari lelang eksekusi. Mayoritas pelaksanaan lelang juga telah memanfaatkan sistem e-Auction yang memberikan kemudahan, transparansi, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses lelang.

Pertumbuhan frekuensi lelang yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme lelang sebagai sarana transaksi yang terbuka, kompetitif, dan memiliki kepastian hukum. Kondisi ini sekaligus menunjukkan keberhasilan transformasi layanan lelang yang semakin modern dan inklusif.

Di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), realisasi PNBP hingga Mei 2026 mencapai Rp14,21 miliar atau 112,58 persen dari target periode berjalan. Capaian tersebut berasal dari optimalisasi pemanfaatan aset negara yang dilakukan oleh satuan kerja dan instansi pemerintah di wilayah Banten.

Secara keseluruhan, nilai BMN di Provinsi Banten mencapai Rp122,78 triliun atau sekitar 1,73 persen dari total nilai BMN nasional. Aset tersebut didominasi oleh tanah dengan nilai Rp61,44 triliun, disusul peralatan dan mesin serta aset jalan, irigasi, dan jaringan. Keberadaan BMN tersebut menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Selain itu, hingga Mei 2026 nilai underlying asset di Provinsi Banten tercatat mencapai Rp31,7 triliun atau sekitar 32 persen dari total nilai BMN di wilayah tersebut. Underlying asset tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang berperan penting dalam mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan nasional. Dari sisi nilai, aset milik Kementerian Perhubungan menjadi kontributor terbesar, menunjukkan peran strategis sektor transportasi dalam mendukung pertumbuhan dan konektivitas wilayah.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kegiatan penilaian kekayaan negara. Hingga Mei 2026, DJKN Banten telah menyelesaikan 131 laporan penilaian yang didominasi oleh objek properti dan aset strategis. Kegiatan penilaian ini menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap aset negara memiliki nilai yang wajar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.

Komitmen DJKN Banten dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengelolaan aset negara juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi. Dalam rangkaian peringatan 118 Tahun Lelang Indonesia, Kanwil DJKN Banten menyelenggarakan Sosialisasi Lelang Hak Menikmati di PKN STAN pada 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari lingkungan DJKN maupun kementerian pengguna layanan lelang untuk memberikan pemahaman mengenai inovasi lelang, pemanfaatan Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), serta implementasi Lelang Hak Menikmati Barang Milik Negara.

Tidak hanya membahas aspek teknis lelang, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi yang disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Banten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya integritas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Melalui pengelolaan aset yang profesional, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan budaya integritas, DJKN Banten terus berupaya memastikan bahwa setiap aset negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, mendukung pembangunan daerah, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.