Serang, Hingga Januari 2026, Kanwil DJKN Banten terus menjaga kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten. Pengelolaan tersebut mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang, piutang negara, dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Total PNBP yang berhasil dihimpun mencapai Rp4,54 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari lelang sebesar Rp4,42 miliar, dengan capaian yang melampaui target awal tahun. Realisasi pokok lelang tercatat Rp124 miliar, didominasi lelang eksekusi dan pelaksanaan melalui e-Auction. Tren lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, seiring optimalisasi sistem digital dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Muhammad Indra Kesuma mewakili Kepala Kanwil DJKN Banten pada Konferensi Pers APBN Regional Banten (25/2/2026).

Di sisi pengelolaan BMN, nilai total aset negara di Provinsi Banten mencapai Rp122,78 triliun. Aset tersebut didominasi tanah, jalan, jaringan, serta gedung dan bangunan yang menjadi fondasi penting layanan publik dan pembangunan. Underlying asset tercatat Rp28,17 triliun, mencerminkan peran strategis BMN dalam mendukung pembiayaan negara.

Pengamanan aset terus diperkuat. Program sertipikasi tanah BMN tahun 2025 berhasil melampaui target dengan 401 bidang tersertipikasi. Sinergi bersama ATR/BPN dan seluruh KPKNL di wilayah Banten menjadi kunci keberhasilan pemberian kepastian hukum atas aset negara.

Selain itu, melalui pelaksanaan Kajian Kerentanan Aset Publik (KKAP), DJKN Banten turut memperkuat ketahanan aset negara terhadap risiko bencana. Kajian ini menghasilkan data penting terkait tingkat kerentanan bangunan dan estimasi potensi kerugian, sebagai dasar perencanaan perlindungan dan mitigasi ke depan.

Kinerja ini mencerminkan komitmen DJKN Banten untuk terus mengelola aset negara secara akuntabel, optimal, dan berkelanjutan—agar setiap rupiah dan setiap aset dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.