Serang (11/09) – Kualitas pelayanan publik terus menjadi perhatian utama untuk dioptimalkan demi mencapai kepuasan masyarakat yang optimal. Maka dari itu, KPKNL Tangerang I turut ambil bagian dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Banten berkolaborasi dengan KPKNL Serang dan KPKNL Tangerang I mengadakan diskusi terbuka dengan para stakeholder dan unsur masyarakat lainnya (media dan akademis).

Acara ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta yang hadir langsung di Aula Kanwil DJKN Banten serta daring melalui Zoom Meeting. Acara ini dihadiri oleh satuan kerja instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan berbagai pengguna jasa lain seperti peserta lelang dan perbankan. Forum ini diadakan untuk menjaring masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh DJKN kepada para stakeholder.

Forum Konsultasi Publik ini mengambil tema “Diskusi Terbuka, Bersama Membangun Bangsa!” yang dipandu oleh Pembawa Acara Tia Novitania dan Moderator Alpha Akbar Raditya. Pada forum ini dipaparkan mengenai pelayanan yang diberikan oleh DJKN mulai dari layanan yang berada di Kantor Wilayah sampai dengan kantor vertikal.

Pemaparan disampaikan oleh Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Banten, Asep Wawan Kurniawan, S.E., M.M., dan dilanjutkan dengan penjelasan detail mengenai pelaksanaan pelayanan oleh Kepala KPKNL Tagerang II  Dr. Diki Zaenal Abidin, S.IP., S.H., M.H. Selain itu guna meningkatkan kualitas pelayanan, dalam forum ini juga menghadirkan Kepala Pusat Penjamin Mutu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., selaku narasumber.

Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2021 dimana memang setiap institusi harus mulai banyak mendengar kebutuhan para stakeholder, selain dari apa yang sudah disampaikan dalam layanan.

Sesuai dengan PMK 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemenkeu pengertian dari standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai keharusan dan janji Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Standar Pelayanan di Lingkungan DJKN memperhatikan prinsip :

a.    Sederhana

b.    Partisipatif

c.    Akuntabel

d.   Berkelanjutan

e.    Transparansi

f.     Keadilan dan inklusifitas

g.    Responsive dalam pemberian layanan public

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa DJKN merupakan instansi yang memiliki tugas mengelola kekayaan negara, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan seperti aset BUMN, BLU, pengelolaan Piutang Negara, pelaksanaan lelang, serta pengembangan inovasi lelang UMKM sebagai alternatif sarana penjualan. DJKN juga sebagai penilai pemerintah yang bersifat independen, serta berperan sebagai pembina bagi para penilai di pemerintah daerah dan appraisal.

Dr. Kandung Sapto Nugroho, M.Si., menyampaikan mengenai pentingnya inovasi digital dalam meningkatkan pelayanan. "Kita harus mengikuti perkembangan digitalisasi, meskipun kita lahir di generasi kolonial," ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat transformasi kehidupan, mendorong DJKN untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, para peserta pun menanggapi dan sekaligus memberikan masukan dari sudut pandang masing-masing baik dari pengguna layanan, pers/media masa maupun dari sudut pandang akademisi. Acara forum Komunikasi Publik akan menjadi agenda rutin yang akan terus dilaksanakan agar tercapainya pelayanan public yang optimal.