Dalam rangka memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta memberikan asistensi kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surakarta.

Kegiatan yang berlangsung di kantor LPP RRI Surakarta tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pembangunan Zona Integritas, khususnya terkait upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Kepala KPKNL Surakarta, Diana Setiastanti, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen pendukung, tetapi juga pada penguatan budaya kerja, peningkatan kualitas layanan, serta komitmen seluruh pegawai dalam menjaga integritas.

KPKNL Surakarta sendiri telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018 dan saat ini berlanjut dengan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam sesi asistensi, tim KPKNL Surakarta memaparkan berbagai aspek penting dalam pembangunan Zona Integritas, mulai dari strategi pemenuhan eviden, penguatan manajemen perubahan, pengelolaan inovasi layanan, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, hingga persiapan menghadapi tahapan evaluasi oleh tim penilai.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Zona Integritas, termasuk pentingnya menjaga integritas dalam penyusunan dokumen dan menghindari praktik rekayasa administrasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

KPKNL Surakarta berkomitmen untuk terus mendukung upaya pembangunan Zona Integritas melalui berbagai bentuk kolaborasi dan berbagi pengalaman, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mari bersama wujudkan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.