Surakarta - Rabu (18/9), bertempat di Aula KPKNL Surakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta melaksanakan survey terhadap para pengguna layanan KPKNL Surakarta. Survey ini dilaksanakan oleh BPS yang mendapatkan mandat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada KPKNL Surakarta. Survey ini dilakukan terhadap stake holder yang merupakan penggunan layanan KPKNL Surakarta.

Kegiatan survey tersebut dibuka oleh Kepala Subbagian Umum KPKNL Surakarta, Martono. Pada kesempatan tersebut Martono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan KPKNL Surakarta. Martono sekaligus menyampaikan harapan kiranya pelayanan yang telah diberikan KPKNL Surakarta selama ini dapat memenuhi harapan para pengguna layanan semua. Acara  dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Tim BPS Kota Surakarta terkait dengan teknis pelaksanaan survey. Tim BPS Kota Surakarta yang dipimpin oleh Addy Wahyu  F menjelaskan bahwa BPS merupakan kepanjangan tangan dari  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan RB) bertugas untuk mengukur dan mengevaluasi integritas kinerja instansi pemerintah.

Sebelum pengisian survey dilaksanakan, Addy menyampaikan penjelasan terkait materi pertanyaan yang ada pada lembar kuisioner sehingga seluruh peserta mengerti dan memahami materi survey tersebut.  Beberapa hal yang menjadi materi survey di antaranya adalah terkait ada/tidak adanya biaya pelayanan di KPKNL Surakarta, jam pelayanan,  kemudahan memperoleh layanan serta alur layanan di KPKNL Surakarta.

Tampak hadir sebagai peserta survey adalah para pengguna layanan KPKNL Surakarta, antara lain BRI Cabang Surakarta Sudirman, BTN Cabang Solo, Bank HSBC Cabang Sragen dan beberapa perbankan lainnya sebagai perwakilan dari pengguna layanan lelang. KPP Pratama Karanganyar, BBWS Bengawan Solo, Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai perwakilan dari  satker pemerintah pusat dan masih banyak lagi. Total jumlah peserta survey yang mengikuti kegiatan survey ini sebanyak tiga puluh lima pengguna layanan yang meliputi layanan lelang, layanan pengelolaan kekayaan negara dan layanan penilaian.

Kegiatan survey yang berlangsung lebih kurang 2 jam tersebut berakhir pada pukul 11.00 WIB. KPKNL Surakarta berharap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2019 ini berhasil dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Kemenpan RB. Rangkaian kegiatan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada KPKNL Surakarta ini masih akan dilanjutkan dengan kunjungan langsung oleh tim dari Kemenpan RB yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019.