Dalam rangka mendorong percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah Tahun Anggaran 2026, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 10-11 Februari 2026. Rapat dihadiri oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga yang menjadi target sertifikasi, Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, serta Kantor Pertanahan.

Target dan Strategi

Pada tahun 2026, target sertipikasi di tingkat Kanwil DJKN Jawa Timur mencapai 758 bidang, dengan alokasi 600 bidang untuk tanah Kementerian/Lembaga. KPKNL Surabaya menekankan bahwa usulan difokuskan pada bidang tanah yang free and clear, yakni telah jelas lokasi fisiknya serta didukung dokumen kepemilikan yang memadai sebagai dasar pengajuan dalam SK Penetapan Lokasi (Penlok). Sementara bidang yang masih dalam proses hibah dapat diusulkan kembali setelah dokumen lengkap melalui mekanisme revisi.

Secara umum, satuan kerja telah menginventarisasi dan mengusulkan bidang tanah yang siap diproses, melengkapi dokumen administrasi secara bertahap, dan berkoordinasi aktif dengan Kantor Pertanahan untuk percepatan proses. Namun demikian, beberapa bidang masih memerlukan penyempurnaan dokumen sehingga akan disesuaikan dengan kesiapan administrasi sebelum diusulkan dalam SK Penlok 2026.

Komitmen Mendorong Kepastian Hukum Aset Negara

Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan dokumen sebelum pengajuan, sehingga target sertipikasi TA 2026 dapat direalisasikan secara optimal. KPKNL Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset negara serta mendukung tata kelola BMN yang tertib, akuntabel, dan profesional.