Aset properti eks PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan aset negara yang berasal dari penyelesaian aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pengelolaan aset tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya bertujuan mengamankan kekayaan negara, tetapi juga mengoptimalkan nilai ekonomi aset agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional. Optimalisasi aset properti eks PT PPA (Persero) memberikan kontribusi nyata melalui tiga mekanisme utama, yaitu: (1) menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan aset, (2) meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian/Lembaga, serta (3) menghasilkan penerimaan negara melalui penjualan aset secara transparan melalui mekanisme lelang. Ketiga mekanisme tersebut mencerminkan transformasi paradigma pengelolaan aset negara dari sekadar menjaga aset menjadi pengelolaan aset yang produktif, bernilai tambah, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan nasional memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan aset negara menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal tanpa menambah beban utang negara. Dalam perspektif public asset management, aset negara bukan sekadar kekayaan yang harus diamankan, melainkan sumber daya ekonomi yang harus mampu menciptakan nilai (value creation) bagi negara. Salah satu kelompok aset strategis yang dikelola oleh DJKN adalah aset properti eks PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Aset tersebut merupakan bagian dari aset eks BPPN yang telah dialihkan kepada Menteri Keuangan untuk dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset tersebut saat ini mengacu pada PMK Nomor 154/PMK.06/2020 yang memberikan berbagai alternatif penyelesaian, antara lain pemanfaatan, Penetapan Status Penggunaan (PSP), dan penjualan melalui lelang.

Paradigma baru pengelolaan aset negara menempatkan DJKN tidak hanya sebagai administrator aset, tetapi juga sebagai asset manager yang bertugas meningkatkan nilai ekonomi aset melalui strategi pengelolaan yang optimal. Dalam praktiknya, sebelum dilakukan pelepasan aset, DJKN mengedepankan optimalisasi melalui pemanfaatan maupun PSP, sedangkan penjualan menjadi alternatif ketika opsi lain tidak lagi memberikan manfaat yang optimal.

Optimalisasi Aset sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori public asset management, aset publik seharusnya memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Aset yang menganggur (idle assets) justru menimbulkan biaya pemeliharaan tanpa menghasilkan manfaat ekonomi. Pengelolaan aset eks PT PPA (Persero) oleh DJKN mengubah aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber penerimaan negara maupun sarana mendukung pelayanan publik. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip optimalisasi aset yang menitikberatkan pada peningkatan nilai ekonomi (highest and best use) tanpa mengabaikan kepentingan negara. Optimalisasi aset juga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, antara lain:

1. Meningkatkan aktivitas investasi
2. Membuka lapangan kerja
3. Meningkatkan nilai kawasan sekitar
4. Meningkatkan produktivitas lahan
5. Mendorong pertumbuhan sektor properti

Kontibusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kontribusi pemanfaatan aset melalui berbagai skema seperti sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan bentuk pemanfaatan lainnya sesuai ketentuan. Melalui mekanisme tersebut, negara memperoleh PNBP secara berkelanjutan tanpa kehilangan kepemilikan aset sekaligus menjaga aset dari penyerobotan pihak lain. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan nasional sehingga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah. PMK Nomor 154/PMK.06/2020 secara eksplisit memberikan ruang bagi pemanfaatan aset sebagai salah satu instrumen optimalisasi sebelum dilakukan pelepasan aset. Dengan demikian, aset negara tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan yang dicatat dalam neraca pemerintah, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Efisiensi APBN melalui Penetapan Status Penggunaan kepada Kementerian/Lembaga

Kontribusi kedua berasal dari Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang memungkinkan aset eks PT PPA (Persero) dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan tanpa perlu melakukan pengadaan tanah atau bangunan baru. Manfaat ekonomi yang diperoleh antara lain:

1. Mengurangi belanja modal pemerintah
2. Mempercepat penyediaan sarana pemerintahan
3. Menghindari pembelian aset baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan rawan korupsi
4. Mengurangi biaya sewa gedung pemerintah
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan APBN

Dari perspektif ekonomi publik, PSP menghasilkan cost avoidance, yaitu penghematan belanja negara melalui pemanfaatan aset yang telah tersedia. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan keuangan negara, yaitu memperoleh manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin.

Kontribusi terhadap Kas Negara melalui Penjualan secara Lelang

Kontribusi ketiga diperoleh melalui penjualan aset secara lelang, dimana suatu aset kurang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah, maka pelepasan melalui lelang menjadi alternatif optimal untuk mengubah aset tidak produktif menjadi penerimaan kas negara. Mekanisme lelang memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Kompetitif
4. Memberikan kesempatan berkontribusi yang sama kepada masyarakat
5. Menghasilkan harga yang mencerminkan nilai pasar.

Hasil penjualan lelang disetorkan langsung ke Kas Umum Negara sehingga memberikan tambahan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Regulasi juga menempatkan pelepasan aset sebagai langkah terakhir setelah dilakukan kajian optimalisasi terhadap berbagai alternatif pengelolaan aset.

Sinergi Pengelolaan Aset dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Pengelolaan aset properti eks PT PPA (Persero) oleh DJKN merupakan implementasi nyata konsep productive public asset management yang mendukung pembangunan nasional. Optimalisasi tersebut memberikan kontribusi melalui sinergi tiga mekanisme utama pembangunan nasional. Pertama, menghasilkan PNBP melalui pemanfaatan aset sehingga menciptakan sumber pendapatan negara yang berkelanjutan (jalur fiskal). Kedua, meningkatkan efisiensi APBN melalui Penetapan Status Penggunaan kepada Kementerian/Lembaga sehingga mengurangi kebutuhan pengadaan aset baru (jalur efisiensi). Ketiga, menghasilkan penerimaan kas negara melalui penjualan aset secara lelang yang transparan, kompetitif, dan akuntabel (jalur ekonomi).

Dengan demikian, pengelolaan aset eks PT PPA (Persero) tidak hanya menjaga nilai kekayaan negara, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi (value creation) yang memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Ditulis oleh: Beta Embriyono Adna