Lelang hak menikmati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 merupakan mekanisme pemberian hak kepada pihak lain untuk menikmati atau memanfaatkan suatu barang milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu (sifatnya sementara), dengan membayar sejumlah uang, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam optimalisasi pemanfaatan aset melalui skema lelang. Dengan demikian, objek lelang bukanlah barang atau hak kepemilikannya, melainkan hak pemanfaatan atas barang tersebut yang bersifat sementara.

Berdasarkan beberapa literatur dari Subekti (2005), Setiawan, R (1987), dan KUH Perdata maka lelang hak menikmati adalah suatu mekanisme penjualan melalui lelang terhadap hak kebendaan terbatas yang memberikan kewenangan kepada pemenang lelang untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat ekonomis dari suatu objek tertentu dalam jangka waktu tertentu, tanpa disertai dengan peralihan hak kepemilikan atas objek tersebut. Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur konseptual yang perlu dipahami sebagai berikut:

1. Adanya mekanisme lelang sebagai sarana peralihan hak, saat ini secara teknis sudah diatur dalam ketentuan perundangan sehingga dapat dilakukan dihadapan pejabat lelang yang juga diatur dalam hukum perdata.
2. Objek berupa hak kebendaan terbatas, yaitu memberikan kewenangan langsung kepada pemegangnya sebatas untuk menggunakan, menikmati, atau mengambil manfaat dari benda tanpa memiliki hak kepemilikan penuh atas benda itu.
3. Tidak terjadi peralihan kepemilikan, hak kepemilikan benda tidak beralih.
4. Bersifat sementara atau dibatasi waktu, sifatnya sementara bukan untuk menikmati seterusnya dibatasi sesuai perjanjian atau ketentuan.

Konsep ini menegaskan bahwa yang menjadi objek lelang bukanlah benda itu sendiri, melainkan nilai guna dan hasil ekonomis yang dapat diperoleh dari benda tersebut, sehingga menempatkannya sebagai bagian dari rezim hak kebendaan terbatas dalam hukum perdata. Berikut perbedaan sistematis antara lelang hak menikmati dan beberapa jenis lelang lain yang umum dalam praktik hukum Indonesia.

Daftar Pustaka:

Subekti. 2005. HukumPerdata. Jakarta: Intermasa

Setiawan, R. 1987. Pokok-PokokHukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta

Subekti, R., & R.Tjitrosudibio. 2003. KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta: Pradnya Paramita

Penulis: Beta Embriyono Adna