Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat melaksanakan rapat koordinasi percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah jalan nasional Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat di Pontianak.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, jajaran BPJN Kalimantan Barat beserta satuan kerja terkait, Kantor Pertanahan, serta KPKNL Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres sertipikasi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah strategis guna mempercepat penyelesaian target Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Kepala KPKNL Singkawang, Darmawan Dwi Atmoko, menekankan pentingnya koordinasi yang intensif serta komunikasi yang efektif antar instansi. Hal ini dinilai krusial untuk meminimalisir hambatan dalam proses sertipikasi. Ia juga menyampaikan bahwa target penyelesaian sertipikasi diharapkan dapat tercapai pada Triwulan III Tahun 2026.

Pembahasan dalam rapat mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketersediaan anggaran, kelengkapan dokumen, hingga tahapan teknis seperti proses pengukuran. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar bidang tanah telah memiliki alokasi anggaran, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap pengusulan. Selain itu, dibahas pula perlunya keseragaman persyaratan dokumen di seluruh Kantor Pertanahan, serta pentingnya sinkronisasi data melalui sistem yang terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta rapat sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, mempercepat penyampaian dokumen persyaratan, serta melakukan monitoring secara berkala. Tidak hanya itu, akan dibentuk media komunikasi bersama guna mendukung kelancaran pertukaran informasi antar pihak terkait.

Melalui sinergi yang terjalin, diharapkan proses sertipikasi BMN berupa tanah jalan nasional dapat berjalan lebih optimal, terstruktur, dan tepat waktu. Upaya ini merupakan bagian penting dalam pengamanan aset negara serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan BMN.